Dilanda Krisis dan Bangkrut, Sri Lanka Tak Punya Menteri Keuangan

Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe yang menggantikan Mahinda Rajapaksa setelah kakak laki-laki presiden Gotabaya Rajapaksa itu mengundurkan diri, berjanji membentuk koalisi lintas partai setelah kabinet sebelumnya dibubarkan.

Para menteri baru--antara lain di posisi kesehatan, pendidikan, dan keadilan-- dilantik di hadapan Presiden Gotabaya Rajapaksa di kediaman resminya yang dijaga ketat di Colombo, kata pemerintah dikutip dari AFP.

Sebanyak dua legislator dari partai oposisi utama SJB memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan baru.

Oposisi lainnya, Partai Kebebasan Sri Lanka, setuju mendukung Presiden Rajapaksa dan diberikan satu kursi.

Adapun posisi menteri keuangan--yang akan bertanggung jawab memimpin negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) mengenai bail-out--masih kosong.

Namun, kantor perdana menteri yang baru mengatakan kepada AFP, seseorang akan ditunjuk minggu depan untuk menjabat Menkeu Sri Lanka.

Penundaan menunjuk menteri keuangan dapat menghambat negosiasi IMF, kata kepala bank sentral memperingatkan pada Kamis (19/5/2022).

Sri Lanka menghadapi kekurangan devisa terburuk sepanjang masa. Pemerintah tidak mampu membiayai bahkan impor bahan paling penting seperti makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Negara berpenduduk 22 juta orang itu mengalami kesulitan ekonomi yang parah selama berbulan-bulan.

Konsumen tidak dapat membeli bensin, solar, dan gas memasak, sementara makanan pokok dijatah. Sri Lanka juga menghadapi rekor inflasi dan pemadaman listrik harian yang panjang.

Pemerintah menutup kantor-kantor dan sekolah-sekolah pada Jumat (20/5/2022) karena kekurangan bensin melumpuhkan transportasi di seluruh negeri.

Akan tetapi, para pejabat mengatakan bahwa pemerintah berhasil mengumpulkan 53 juta dollar AS (Rp 776,92 miliar) yang diperlukan untuk membayar pengiriman bensin yang tiba di pelabuhan Colombo minggu ini.

Pom bensin eceran bisa mendapat pasokan BBM selama akhir pekan ini, kata para pejabat.

Bank Sentral Sri Lanka pada Kamis (19/5/2022) mengumumkan, mereka tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang luar negeri setidaknya selama enam bulan sampai utang luar negeri negara sebesar 51 miliar dollar AS (Rp 747,75 triliun)-nya direstrukturisasi.