Taliban Mulai Larang Wanita Afghanistan Pergi Jarak Jauh Tanpa Kerabat Pria

KABUL, KOMPAS.com - Otoritas Taliban Afghanistan mengatakan wanita yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh tidak boleh ditawari transportasi darat, kecuali mereka ditemani oleh kerabat dekat pria.

Melansir Al Jazeera, Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan Taliban mengeluarkan pedoman itu pada Minggu (26/12/2021), dan langsung menuai kecaman dari para aktivis hak asasi manusia.

Isi aturan tersebut juga meminta pemilik kendaraan untuk menolak memberi tumpangan kepada wanita yang tidak mengenakan jilbab.

Langkah ini menambah banyak larangan Taliban lainnya, yang secara khusus ditujukan kepada wanita Afghanistan dalam peran sektor publik, termasuk untuk kembali bekerja setelah perebutan kekuasaan mereka pada 15 Agustus.

Sementara di sektor pendidikan, sebagian besar anak perempuan Afghanistan juga masih terputus dari sekolah menengah.

Aturan baru ini tetap diterbitkan meskipun kelompok itu berusaha untuk memproyeksikan citra moderat secara internasional, dalam upaya untuk memulihkan bantuan yang ditangguhkan sejak tahap akhir penarikan militer Amerika Serikat (AS) yang kacau.

"Wanita yang bepergian lebih dari 72 km (45 mil) tidak boleh ditawari tumpangan jika mereka tidak ditemani oleh anggota keluarga dekat," kata juru bicara kementerian Sadeq Akif Muhajir, merinci bahwa pria yang menemani harus kerabat dekat.

Pedoman baru, yang beredar di jejaring media sosial, juga meminta orang-orang untuk berhenti memutar musik di kendaraan mereka.

Beberapa pekan lalu, kementerian Taliban meminta saluran televisi Afghanistan untuk berhenti menayangkan drama dan sinetron yang menampilkan aktor wanita. Ia juga meminta jurnalis TV perempuan untuk mengenakan jilbab saat melaporkan berita.

Muhajir mengatakan pada Minggu jilbab juga akan diperlukan untuk wanita yang mencari transportasi.

Taliban tidak mendefinisikan secara jelas soal jilbab yang dimaksud, yang hanya menutup rambut hingga cadar atau penutup seluruh tubuh. Adapun sebagian besar wanita Afghanistan sebenarnya sudah mengenakan jilbab.

Menjadikan wanita tahanan

Human Rights Watch mengecam pedoman itu.

“Orde baru ini pada dasarnya bergerak … lebih jauh ke arah menjadikan perempuan tahanan,” Heather Barr, direktur asosiasi hak-hak perempuan kelompok itu, mengatakan kepada kantor berita AFP.

Ini “menutup peluang bagi mereka untuk dapat bergerak dengan bebas, bepergian ke kota lain, melakukan bisnis, (atau) dapat melarikan diri jika mereka menghadapi kekerasan di rumah,” tambah Barr.

Awal bulan ini, Taliban mengeluarkan dekrit atas nama pemimpin tertinggi mereka yang menginstruksikan pemerintah untuk menegakkan hak-hak perempuan. Tetapi mereka tidak menyebutkan akses anak perempuan ke pendidikan.

Pada Minggu (26/12/2021), Menteri Pendidikan Tinggi Afghanistan Abdul Baqi Haqqani mengatakan pihak berwenang sedang membahas masalah ini.

“Imarah Islam tidak menentang pendidikan perempuan tetapi menentang pendidikan bersama,” kata Haqqani kepada wartawan.

“Kami sedang bekerja membangun lingkungan Islami di mana perempuan bisa belajar … mungkin perlu waktu,” katanya, tanpa merinci kapan anak perempuan bisa kembali ke sekolah dan kelas universitas di seluruh negeri.

Hak-hak perempuan sangat dibatasi selama masa kekuasaan Taliban sebelumnya pada 1990-an.

Mereka dipaksa memakai burqa penutup wajah, hanya diperbolehkan keluar rumah dengan pendamping laki-laki dan dilarang bekerja dan pendidikan.

Penghormatan terhadap hak-hak perempuan telah berulang kali dikutip oleh para donor global utama sebagai syarat untuk memulihkan bantuan.

PBB memperingatkan bahwa Afghanistan menghadapi bencana "kelaparan luar biasa" musim dingin ini, dan diperkirakan 22 juta warganya menghadapi kekurangan makanan "akut".