Lama Diblokir, Trump Minta Hakim Desak Twitter Pulihkan Akunnya

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Mantan Presiden AS Donald Trump meminta hakim federal di Florida untuk mendesak Twitter memulihkan akunnya.

Sebagaimana diketahui, Twitter memblokir akun Twitter Trump pada Januari tak lama setelah serangan di Gedung Capitol, Washington DC, pada Januari.

Trump mengajukan perintah awal pengadilan terhadap Twitter di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida.

Trump beralasan, perusahaan media sosial tersebut "dipaksa" sejumlah anggota Kongres AS agar menangguhkan akunnya.

Twitter dan sejumlah perusahaan media sosial lainnya melarang Trump menggunakan platform mereka setelah pendukungnya menyerbu Gedung Capitol.

Serbuan itu terjadi setelah Trump sebelumnya berpidato mengenai klaimnya yang salah bahwa dia telah dicurangi dalam pilpres AS.

Klaim Trump tersebut disangkal oleh banyak pengadilan dan petugas pemilu negara bagian sebagaimana dilansir Reuters, Sabtu (2/10/2021).

Pengacara Trump menuturkan bahwa Twitter menjalankan kekuasaan dan kontrol atas wacana politik di AS yang sangat dominan.

“Secara historis belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat berbahaya untuk membuka debat demokratis,” kata pengacara Trump.

Twitter menolak mengomentari pengajuan tersebut ketika dihubungi oleh Reuters.

Ketika menghapus akun Trump secara permanen, Twitter mengatakan twit dari Trump telah melanggar kebijakan mereka mengenai larangan mendukung kekerasan.

Twitter menambahkan, saat itu twit dari Trump sangat mungkin untuk mendorong orang untuk meniru apa yang terjadi dalam kerusuhan Capitol.

Sebelum dia diblokir, Trump memiliki lebih dari 88 juta pengikut di Twitter dan menggunakannya sebagai ujung tombak dalam komunikasi publik.

Dalam pengajuannya, Trump bahkan membuat perbandingan perlakuan yang dia terima dengan Taliban.

Dia mengatakan, Twitter mengizinkan Taliban mengetwit secara teratur tentang kemenangan mereka di Afghanistan.

Sedangkan selama masa kepresidennya, Twitter beberapa kali menyensor dan melabeli twit Trump sebagai informasi yang menyesatkan.

Pada Juli, Trump menggugat Twitter, Facebook dan Google Alphabet, serta menuduh mereka secara tidak sah membungkam sudut pandang konservatif.