Taliban Umumkan Wanita Afghanistan Boleh Kuliah, tapi Kelasnya Dipisah

Penjabat menteri pendidikan tinggi mengumumkan, di bawah aturan mereka dosen pria tidak diizinkan mengajar mahasiswi.

Pengumuman itu dibuat di tengah kekhawatiran bagaimana masa depan hak perempuan setelah milisi itu berkuasa.

Sejak merebut ibu kota Kabul pada 15 Agustus, kelompok itu sudah mengindikasikan aturan berdasarkan interpretasi mereka akan syariat.

Taliban sudah berjanji kepada warga Afghanistan dan komunitas internasional tidak akan kembali ke periode 1996-2001.

Seusai pertemuan pada Minggu (29/8/2021), Penjabat Menteri Pendidikan Tinggi Abul Baqi Haqqani berujar warga diperbolehkan kuliah lagi.

"Sesuai dengan penerapan syariat, maka dalam pelaksanaannya mahasiswa putra dan putri dipisah," papar Haqqani.

Dilansir Daily Mail Selasa (31/9/2021), Haqqani menjelaskan pihaknya akan mengubah kurikulum yang Islami dan masuk akal.

Perubahan kurikulum tersebut akan selaras dengan nilai sejarah, negara, dan Islam. Serta bisa berkompetisi dengan negara lain.

Saat pemerintahan Presiden Ashraf Ghani, hak wanita dan pelajar putri dijamin, sehingga mereka bisa bekerja dan bersekolah.

Berdasarkan keterangan Taliban Watch, tidak semua universitas menerima saran tersebut, terutama kampus swasta.

Para pemilik kampus swasta menerangkan mereka tidak mempunyai cukup dosen perempuan untuk menunjang segregasi pembelajaran itu.

Jurnalis Bashir Ahmad Gwakh dalam kicauannya mengatakan, segregasi itu secara efektif menghilangkan wanita dari pendidikan tinggi.

Sebabnya, perguruan tinggi tidak mempunyai sumber daya atau anggaran yang cukup untuk menambah tenaga pengajar.