Ingin Berkuasa Lagi, Duterte Rela Turun Jabatan Jadi Kandidat Wakil Presiden Filipina 2022

MANILA, KOMPAS.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte setuju menjadi calon wakil presiden dari partai politik yang berkuasa dalam pemilihan 2022 Filipina.

Partai PDP-Laban pada Selasa (24/8/2021) menyampaikan pengumuman ini menjelang majelis nasional pada 8 September, dan sekaligus memberi dasar bagi Duterte untuk tetap berkuasa di luar masa jabatannya.

Dalam pertemuan itu, partai tersebut juga diharapkan mendukung ajudan Duterte dan senator petahana Christopher "Bong" Go untuk menjadi kandidat presidennya dalam pemilihan 2022.

Duterte membuat "pengorbanan" dan mengindahkan "keributan rakyat," kata Karlo Nograles, wakil presiden eksekutif dari partai PDP-Laban yang berkuasa melansir Reuters pada Selasa (24/8/2021).

Dalam sistem politik Filipina, presiden dibatasi satu kali masa jabatan enam tahun, dan masa jabatan Duterte akan berakhir pada Juni tahun depan.

Pencalonannya sebagai wakil presiden dinilai oleh pengamat politik sebagai pintu belakang menuju kepresidenan dengan cara apapun.

Nograles berdalih langkah itu akan "menjamin kelangsungan program pemerintah selama lima tahun terakhir," termasuk yang dimaksudkan untuk mengatasi obat-obatan terlarang.

Kritik kepada Presiden Filipina saat ini meyakini, Duterte bisa saja menyusun permainan untuk mempertahankan kekuasaan melalui pos nomor dua.

Misalnya dengan mengambil alih sebagai presiden jika sekutu Go menang dan kemudian mengundurkan diri.

Duterte, yang menggambarkan dirinya sebagai presiden tidak memiliki keinginan untuk berkuasa, dalam beberapa kesempatan mengatakan dia ingin Go menjadi penggantinya.

Dukungannya pada 2019 membantu Go menjadi senator, sebuah jabatan yang ia emban di samping tugasnya sebagai ajudan pribadi Duterte.

Go telah menjadi pembantu terdekat Duterte sejak akhir 1990-an. Tepatnya saat pria berusia 76 tahun itu menjadi anggota kongres yang mewakili Kota Davao di selatan negara itu.

Duterte mengatakan dia ingin mengurangi komentar, sementara Go mengatakan dia lebih suka fokus menangani pandemi.

"Saya masih tidak tertarik (di kursi kepresidenan)," kata Go, yang memimpin komite kesehatan di senat.

"Vaksinasi dulu sebelum politik" tambahnya.

Go sendiri kemungkinan menghadapi tindakan hukum ketika dia meninggalkan pemerintahan. Termasuk kemungkinan penyelidikan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

ICC telah meminta lampu hijau untuk meluncurkan penyelidikan formal atas pembunuhan yang dilakukan selama perang Duterte melawan narkoba.