Sesi Parlemen Malaysia Ditunda, Muhyiddin Masih Selamat dari Mosi Tidak Percaya

Reuters melaporkan, ada 11 kasus Covid-19 ditemukan di parlemen pada 29 Juli.

Penundaan dilakukan atas perintah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan diumumkan badan legislatif pada Sabtu (31/7/2021), sehingga jalannya sidang parlemen khusus Malaysia ini jadi dipersingkat.

Dengan begitu, mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin belum dibahas.

Muhyiddin mendapat mosi tidak percaya dari pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, menyusul komentar Raja Sultan Abdullah yang mendesak PM mengundurkan diri.

Raja Malaysia pekan lalu mengeluarkan teguran yang jarang terjadi, karena kondisi darurat nasional dicabut tanpa persetujuannya.

Sultan Abdullah sempat meminta pencabutan untuk menangani pandemi itu dibahas di parlemen, tetapi pemerintah mengatakan tidak perlu.

Parlemen yang sidangnya tertunda karena keadaan darurat, kembali bersidang untuk pertama kalinya tahun ini pada 26 Juli.

Penundaan ini mengikuti saran dari pejabat Kementerian Kesehatan, yang memperingatkan bahwa parlemen berisiko tertular Covid-19.

Tidak disebutkan kapan parlemen akan bersidang kembali.

Teguran kerajaan adalah krisis terbaru yang menimpa Muhyiddin, yang memerintah dengan mayoritas tipis dan memimpin koalisi tidak stabil sejak berkuasa pada Maret 2020.

Malaysia adalah monarki konstitusional di mana raja memiliki peran seremonial, melaksanakan tugasnya atas saran dari perdana menteri dan kabinet.

Namun, beberapa analis mengatakan, raja memiliki kewenangan menentuka apakah keadaan darurat harus diumumkan.

Persetujuan dari raja, yang dihormati di seluruh populasi multi-etnis Malaysia, juga diperlukan untuk menunjuk seorang perdana menteri.

Darurat nasional Malaysia berakhir pada Minggu (1/8/2021), kecuali di negara bagian Sarawak yang memperpanjang untuk menghentikan pemilihan daerah di tengah pandemi.