Hamas dan PBB Gagal Bicarakan Masalah Kemanusiaan di Jalur Gaza

GAZA, KOMPAS.com - Pembicaraan Hamas dengan PBB terkait situasi kemanusiaan di Jalur Gaza yang dilanda perang antara Palestina dan Israel, gagal.

"Ini pertemun yang buruk dan benar-benar negatif," ujar pemimpin Hamas Yahya Sinwar pada Senin (21/6/2021).

"Pertemuan dengan delegasi PBB itu menyeluruh dan mereka mendengarkan kami. Sayangnya, tidak ada indikasi untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza," jelas Sinwar seperti yang dilansir dari Al Jazeera pada Selasa (22/6/2021).

Sinwar membuat pernyataan itu dalam jumpa pers setelah pertemuan di Kota Gaza dengan delegasi senior PBB, termasuk koordinator khusus PBB untuk Proses Perdamaiaan Timur Tengah, Tor Wennesland.

Sinwar juga menuduh Israel "memeras faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas", sehubungan dengan penyelesaian situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.

Perkembangan terakhir itu terjadi kurang dari sebulan setelah Israel dan Hamas menyetujui gencatan senjata yang mengakhiri serangan 11 hari Israel di Jalur Gaza pada 21 Mei.

Serangan Israel menewaskan sedikitnya 257 warga Palestina, termasuk 66 anak-anak. Sedangkan, 13 orang tewas di Israel, termasuk 2 anak-anak.

Serangan Israel juga menghancurkan 1.148 unit perumahan dan komersial di Gaza dan 15.000 bangunan lainnya rusak, membuat lebih dari 100.000 warga sipil mengungsi di sekolah-sekolah yang dikelola PBB dan komunitas tuan rumah lainnya.

Ancaman eskalasi

Media Israel melaporkan bahwa Sinwar mengancam eskalasi ketegangan dengan Israel, jika tidak mengizinkan Qatar untuk mentransfer dana 30 juta dollar AS (Rp 432,7 miliar) ke Jalur Gaza untuk membantu membayar gaji.

Qatar, dalam beberapa tahun terakhir, telah mendistribusikan ratusan juta dolar tunai untuk memungkinkan Hamas, yang memerintah Gaza, membayar bahan bakar untuk pembangkit listrik di Jalur Gaza, gaji pegawai negeri, dan memberikan bantuan kepada puluhan ribu keluarga miskin.

Pada awal Juni, Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani mengatakan pada konferensi keuangan di St Petersburg bahwa negara Teluk yang kaya minyak itu telah menginvestasikan sekitar 1,4 miliar dollar AS (Rp 20,2 triliun) di Gaza sejak 2012.

Kehilangan pekerjaan

Ketika perusahaan Pepsi Gaza terpaksa menghentikan operasi karena pembatasan impor oleh Israel selama 11 hari perang, membuat ratusan pegawai kehilangan pekerjaan, menurut pemilik perusahaan.

Baru pada Senin (21/6/2021) Israel mengizinkan dimulainya kembali ekspor secara terbatas dari Gaza.

Namun pihaknya tetap memberlakukan langkah-langkah pengetatan pada impor bahan mentah, termasuk gas karbon dioksida dan sirup yang dibutuhkan pabrik perusahaan untuk memproduksi minuman ringan, kata Hamam al-Yazeji dari Pepsi Gaza.

“Kemarin, kami benar-benar kehabisan bahan baku, dan sayangnya kami harus menutup pabrik, memulangkan 250 pekerja,” kata Yazeji.

Sebelum pertempuran berdarah pada Mei lalu, katanya, perusahaan Pepsi Gaza umumnya diizinkan untuk mengimpor bahan-bahan yang dibutuhkan.

Penutupan juga dapat terjadi di pabrik-pabrik Gaza lainnya, jika pembatasan Israel dipertahankan, kata para analis.

Manufaktur membentuk sekitar 10 persen dari ekonomi yang didominasi sektor jasa Gaza, menurut data PBB.

Dimintai komentar, COGAT, badan militer Israel yang bertugas mengurusi urusan sipil di wilayah Palestina, mengatakan, "Karena situasi keamanan, impor bahan baku industri dari Negara Israel ke Jalur Gaza tidak mungkin."

COGAT mengatakan Israel mengizinkan impor lain ke Gaza, termasuk bahan bakar, makanan, obat-obatan dan peralatan medis.

Israel dan negara tetangga Mesir menjaga kontrol ketat atas perbatasan Gaza dan mengatakan pembatasan diperlukan untuk menghentikan senjata mencapai Hamas dan mencegahnya diproduksi secara lokal.

Mesir dan PBB meningkatkan mediasi pekan lalu setelah serangan udara Israel di Gaza menantang gencatan senjata yang rapuh.