Milisi Myanmar Menahan Serangan terhadap Militer Setelah Warga Serukan Perdamaian

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Sebuah kelompok milisi di Negara Bagian Kayah yang dilanda konflik Myanmar mengumumkan penghentian serangan terhadap sasaran militer pada Selasa (15/6/2021).

Keputusan itu diambil setelah adanya seruan dari masyarakat setempat untuk menghentikan pertempuran. Pasalnya serangan itu telah merusak rumah dan membuat lebih dari 100.000 orang mengungsi.

Pasukan Pertahanan Nasional Karenni (KNDF), salah satu yang terbesar dari beberapa milisi sipil yang dibentuk dalam beberapa pekan terakhir untuk menentang kudeta militer 1 Februari, mengatakan untuk sementara menangguhkan serangan.

Tetapi mereka menekankan tetap menentang pengambilalihan junta militer Myanmar.

"KNDF mendesak orang-orang untuk bersatu," katanya dalam sebuah pernyataan melansir Reuters pada Selasa (15/6/2021).

Pasukan Pertahanan Rakyat yang bersekutu dengan kelompok-kelompok pro-demokrasi telah membantu menahan upaya junta untuk mengonsolidasikan kekuasaan.

Tetapi beberapa aktivis mengatakan penggunaan senjata berat oleh junta militer Myanmar sebagai tanggapan atas serangan mereka telah membahayakan nyawa tak berdosa.

Kudeta dilakukan dengan alasan penolakan militer dan untuk mengatasi apa yang dikatakannya sebagai penipuan dalam pemilihan November.

Sementara Pengamat internasional mengatakan pemungutan suara itu adil.

Milisi, banyak yang dipersenjatai dengan senapan berburu. Selama berminggu-minggu mereka telah menyergap pasukan keamanan di wilayah perbatasan Myanmar. Termasuk di Negara Bagian Chin, Shan, Karen dan Kayah.

Banyak serangan yang mereka lakukan karena tuntutan yang tidak terpenuhi, untuk pembebasan orang-orang lokal yang ditangkap setelah bergabung dengan protes anti-kudeta nasional.

Militer menyebut mereka "teroris" karena bersekutu dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang dilarang.

NUG, atau pemerintah bayangan Myanmar mengumumkan pembentukan milisi enam minggu lalu, sebagai bagian dari strateginya untuk mengalahkan junta.

NUG tidak segera menanggapi permintaan komentar dan juru bicara militer tidak menjawab panggilan Reuters.

Tetapi utusan PBB juga mendesak milisi untuk menjaga warga sipil dari bahaya.

Sementara itu, militer Myanmar pada Senin (15/6/2021) mengatakan Bachelet dalam kecamannya gagal menyebutkan "tindakan sabotase dan terorisme" dan "penderitaan dan kematian pasukan keamanan".