KTT ASEAN Kecewakan Rakyat Myanmar, Pilih Junta Abaikan NUG

Seruan oleh Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar untuk diundang ke KTT ASEAN telah diabaikan.

Sementara pemimpin junta Min Aung Hlaing, sudah mendarat di Indonesia siang ini untuk menghadiri diskusi tingkat tinggi tersebut.

Naw Susanna Hla Hla Soe, Menteri Urusan Wanita, Pemuda dan Anak-anak NUG, meminta anggota ASEAN untuk tidak mengakui kudeta pemimpin tersebut, tetapi untuk mendengar suara rakyat Myanmar.

Mantan anggota Parlemen Majelis Tinggi Myanmar itu mengimbau anggota ASEAN untuk bekerja sama dalam mendukung dan mengakui NUG Myanmar.

Pengamat Myanmar telah mengulangi seruan itu kepada ASEAN untuk mendengarkan rakyat Myanmar yang menentang kediktatoran militer.

U Aung Myo Min, pembela hak asasi manusia dan direktur Persamaan Myanmar mengatakan tidak diragukan lagi, ASEAN akan tetap berpegang pada pendekatan diplomatik untuk mencapai jalan negosiasi.

“Namun yang menjadi kekhawatiran kami adalah dengan melihat pendekatan ASEAN, negara lain akan berpikir untuk menunda tindakan lebih lanjut,” ujarnya dalam KTT Southeast Asia People’s Summit melansir The Irrawaddy pada Jumat (23/4/2021).

Menurutnya, rakyat Myanmar tidak bisa menunggu lama negosiasi. Jika ASEAN mengatakan mereka bekerja sesuai saran komunitas internasional termasuk China, mereka membutuhkan waktu.

“Jika anggota ASEAN ingin menengahi, mereka harus bertemu dengan pemerintah baru Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional NUG, dan mereka tidak boleh bertemu dengan pihak junta sendirian,” desaknya.

Pada kesempatan yang sama, Daw May Sabe Phyu, direktur Gender Equality Network (GEN) menilai, ASEAN tidak akan dapat terlalu banyak diandalkan mengingat sejarah negara kawasan ini.

“Namun karena kami bertetangga dan situasi Myanmar saat ini telah menjadi masalah regional, kami berharap akan ada beberapa pemimpin ASEAN yang akan mendengarkan keinginan lebih dari 50 juta orang di Myanmar,” kata dia.

Dia berharap kondisi sekarang berbeda dengan pengalaman masa lalu ASEAN. Apalagi sejumlah pemimpin ASEAN yang telah mengatakan akan menghormati keinginan rakyat Myanmar.

“Oleh karena itu, kami mengawasi. Namun, ASEAN tidak menunjukkan dukungan atau mengakui pemerintahan rakyat, NUG. Tapi mereka mengundang pemimpin junta. Kami kecewa,” keluhnya.

Dr Tin Maung Than, seorang analis politik veteran menilai ASEAN akan mengambil sikap berdasarkan isu-isu yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB. Jika memungkinkan, asosiasi ini mungkin ingin menengahi tapi cara itu juga harus bisa diterima oleh Myanmar (junta).

“Jika tidak, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dapat dilakukan ASEAN adalah terlibat secara konstruktif. Tapi ada risiko dan batasannya juga. Ada risiko karena anggota ASEAN lainnya diduga terlibat dengan diduga penjahat genosida Myanmar,” ujarnya.

Than berharap ASEAN dapat melihat "kemauan dan kepentingan rakyat Myanmar" seperti yang didesak oleh DK PBB pada 4 Februari.

Terlebih menurutnya keinginan dan kepentingan rakyat bertentangan dengan rencana junta. Termasuk terkait rencana mengadakan pemilihan dengan kemungkinan pembatasan pada Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

“Jika ASEAN mengabaikan kemauan rakyat, upaya ASEAN hanya akan menyemir sepatu para tersangka kriminal Myanmar yang (dituduh) melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” pungkas analis politik Myanmar itu.