Perangi Kelompok Bersenjata, 2 Tentara Venezuela Tewas Kena Ranjau

CARACAS, KOMPAS.com – Venezuela melaporkan pada Kamis (1/4/2021) bahwa dua tentaranya tewas dalam ledakan ranjau darat di wilayah perbatasan dengan Kolombia.

Dua tentara tersebut tewas ketika Venezuela melancarkan operasi melawan sejumlah kelompok bersenjata di wilayah perbatasan.

Kementerian Pertahanan Venezuela menuturkan, ranjau darat yang meledak membuat sembilan personel terluka dan dua tentara tewas.

Dalam melakukan operasi, tentara Venezuela membongkar sembilan kamp, termasuk satu kamp yang memproduksi pasta koka, bahan untuk membuat kokain.

Kementerian Pertahanan Venezuela melaporkan, sebanyak sembilan milisi telah tewas dan 31 orang ditangkap.

Sementara itu, dua jurnalis dan dua aktivis hak asasi manusia dibebaskan pada Kamis sore waktu setempat.

Serikat pers Venezuela mengatakan, keempat orang tersebut sempat dibawa ke pangkalan militer saat mereka bekerja di negara bagian Apure dan ditahan selama 25 jam.

Kementerian Informasi tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari penahanan tersebut.

Pada 22 Maret, pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan, dua tentara tewas ketika bentrok dengan kelompok bersenjata di Apure.

Angkatan bersenjata dilaporkan telah memulai operasinya pada pekan lalu sebagaimana dilansir Reuters.

Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez mengatakan, negaranya akan mempertahankan diri dari kelompok bersenjata namun tetap menghormati hak asasi manusia.

Di sisi lain, para pengungsi yang melarikan diri dari daerah itu pada pekan lalu mengatakan bahwa pasukan keamanan membakar rumah dan membunuh warga sipil.

Venezuela mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki tuduhan bahwa anggota militernya melakukan pelanggaran.

Di tempat lain, Presiden Kolombia Ivan Duque menuduh pemerintah Venezuela melindungi para pembangkang dari Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) dan anggota Tentara Pembebasan Nasional (ELN).

Namun, tuduhan tersebut berulangkali dibantah oleh Caracas.

Kelompok hak asasi manusia, baik dari Venezuela dan Kolombia, pada Rabu (31/3/2021) meminta PBB menunjuk utusan khusus untuk mengatasi krisis kemanusiaan di daerah perbatasan.

Pasalnya, wilayah tersebut yang selama bertahun-tahun menjadi pusat perdagangan dan penyelundupan narkoba.