Korban Demo Myanmar Makin Bertambah, 10 Demonstran Tewas

NAYPYIDAW, KOMPAS.com – Setidaknya 10 orang tewas di Myanmar pada Rabu (3/3/2021) ketika polisi dan militer menggunakan senjata mematikan untuk membubarkan demonstran.

Pada Rabu, aksi protes menentang kudeta militer kembali pecah sebagaimana dilansir dari Anadolu Agency, Rabu.

Rakyat Myanmar turun ke jalan-jalan di kota-kota besar maupun kecil di Myanmar, menuntut pemulihan kembali pemerintahan sipil dan pembebasan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.

Di antara 10 orang yang tewas tersebut, sebanyak tujuh orang tewas di Mandalay sedangkan tiga lainnya tewas masing-masing di Yangon, Magway, dan Myingyan.

Mereka tewas akibat dari tindakan keras oleh polisi dan militer Myanmar dalam membubarkan aksi protes menentang kudeta militer.

Sebelumnya dilaporkan bahwa di Yangon, seorang pengunjuk rasa tewas karena luka tembak.

Kabar itu disampaikan oleh media lokal Khit Thi Media, mengutip petugas penyelamat sukarela sebagai saksi.

Sebuah video rekaman yang beredar menunjukkan polisi mendirikan barikade sementara di kota Okalapa utara Yangon.

Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa yang meninggal di Myingyan adalah seorang gadis remaja berusia 14 tahun.

Akibat bentrokan antara aparat keamanan dan demonstran di Yangon, sekitar 300 pengunjuk rasa ditahan.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah meminta semua pihak di Myanmar untuk mencari solusi damai melalui dialog yang konstruktif dan rekonsiliasi praktis.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan khusus para menteri luar negeri negara anggota ASEAN yang dipimpin Brunei Darussalam.

Solusi damai diharapkan dapat tercapai guna kepentingan masyarakat dan mata pencaharian rakyat Myanmar.

Pertemuan khusus tersebut diselenggarakan secara virtual untuk membahas situasi politik terkini di Myanmar pascakudeta militer pada 1 Februari.

Pertemuan itu juga bertujuan guna mencari solusi yang bersahabat untuk krisis yang terjadi selanjutnya.

Dalam pertemuan itu juga menggarisbawahi pentingnya upaya berkelanjutan Myanmar dalam menangani situasi di negara bagian Rakhine.

Penanganan tersebut termasuk dimulainya proses repatriasi secara sukarela, aman, dan bermartabat sesuai dengan perjanjian bilateral dengan Bangladesh.