Ribuan Orang Demo Menentang Kudeta Militer di Myanmar

Di kota besar seperti Yangon, massa diperkirakan mencapai ratusan ribu, dan memulai hari ketiga unjuk rasa anti-militer.

Massa membentangkan spanduk bertuliskan "Turunlah kediktatoran militer", maupun "Bebaskan Daw Aung San Suu Kyi dan orang yang ditangka."

Ada juga yang membentangkan poster "selamatkan Myanmar", "kami ingin demokrasi", dan menyanyikan lagu-lagu revolusioner.

"Ini hari kerja. Namun kami tak akan bekerja meski gaji kami dipotong," kata buruh pabrik tekstil, Hnin Thazin (28).

Pekerja konstruksi Chit Min (18), yang ikut dalam pawai, mengaku kecintaannya akan Suu Kyi mengalahkan kekhawatiran akan finansialnya.

"Saya pengangguran selama sepekan sejak kudeta militer, dan saya khawatir akan hidup saya," ujar Chit dikutip AFP Senin (8/2/2021).

Di kota terbesar kedua Myanmar, Mandalay, ribuan orang mengibarkan bendera merah dan memasang poster Aung San Suu Kyi.

Aksi protes juga terjadi di ibu kota Naypyidaw, di mana demonstran membunyikan klakson baik mobil maupun sepeda motor.

Adapun pada akhir pekan kemarin, puluhan ribu orang berdemo memprotes penangkapan Suu Kyi dan tokoh pemerintah lainnya pada 1 Februari.

Tatmadaw, nama militer Myanmar, menjustifikasi tindakan mereka karena menuding partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), melakukan kecurangan.

Angkatan bersenjata menyebut kemenangan NLD dalam pemilu di November 2020 tidak sah, sehingga memutuskan melakukan kudeta.

Junta mengumumkan masa darurat selama setahun, dan menjanjikan pemilu ulang tanpa memberikan tanggal pastinya.

Langkah Tatmadaw menuai kecaman dari berbagai penjuru dunia. Namun tidak dengan China yang notabene negara tetangga.

Dari AS, Presiden Joe Biden bahkan sudah mengancam bakal menjatuhkan sanksi jika Aung San Suu Kyi dan pemimpin lainnya tak dibebaskan.

Kemudian Paus Fransiskus pada Minggu (7/2/2021) meminta militer mengedepankan jalan demokrasi, sembari memberi dukungan bagi rakyat Myanmar.

Kyaw Zin Tun (29), mengingat betul hari-hari yang dia habiskan saat berada di bawah kekuasaan junta pada 1990-an.

Dia mengungkapkan dalam lima tahun, sejak demokrasi dijalankan, mereka bisa mengenyahkan ketakutan akan pemerintahan junta.

"Namun, kini ketakutan itu kembali. Karena itu, tak ada jalan lain selain menyingkirkan militer demi masa depan kita semua," tegasnya Kyaw.