Setelah Keluarkan Anggota Parlemen Oposisi, China Dikecam 5 Negara Aliansi Ini

HONG KONG, KOMPAS.com - Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru menuduh China melanggar komitmen internasionalnya yang mengikat secara hukum.

Respon 5 negara aliansi itu muncul setelah China mengeluarkan anggota parlemen oposisi yang pro-demokrasi dari badan legislatif Hong Kong.

Menteri luar negeri dari 5 aliansi tersebut mengatakan bahwa China melanggar janjinya pada 1984, bahwa akan mempertahankan otonomi di Hong Kong setelah penyerahan kekuasaan dari koloni Inggris pada 1997.

Pencopotan 4 anggota parlemen oposisi memicu pengunduran diri besar-besaran dari rekan-rekan mereka yang tersisa di parlemen.

Pengunduran diri itu adalah langkah terbaru dalam tindakan keras yang semakin mendalam terhadap para pengkritik Beijing, menyusul protes demokrasi yang besar dan sering kali disertai kekerasan yang telah berlangsung sejak tahun lalu.

"Tindakan China jelas melanggar kewajiban internasionalnya di bawah Deklarasi Bersama Sino-Inggris yang mengikat secara hukum, yang terdaftar di PBB," kata negara-negara itu dalam sebuah pernyataan bersama, mengulangi pernyataan individu.

Melansir AFP pada Kamis (19/11/2020), para menteri luar negeri mengatakan langkah terbaru itu tampaknya menjadi bagian dari "kampanye bersama untuk membungkam semua suara kritis" di Hong Kong sebagai pusat keuangan negara itu.

"Demi stabilitas dan kemakmuran Hong Kong, penting bagi China dan otoritas Hong Kong untuk menghormati saluran bagi rakyat Hong Kong untuk mengungkapkan perhatian dan pendapat mereka yang sah," kata aliansi, yang secara kolektif dikenal sebagai Five Eyes.

Juru bicara kementerian luar negeri China pada Kamis (19/11/2020) membalas tuduhan itu, menyebutnya sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional" dan mengatakan "setiap upaya untuk menekan China...pasti akan gagal."

"Tidak peduli apakah mereka memiliki 5 atau 10 mata, jika mereka berani merusak kedaulatan China, kepentingan keamanan, dan pembangunan, mereka harus berhati-hati karena dibutakan," kata juru bicara Zhao Lijian.

China berjanji untuk memerintah Hong Kong melalui model "Satu Negara, Dua Sistem" yang akan memungkinkan kota tersebut mempertahankan kebebasan dan otonomi utama dari daratan otoriter hingga 2047.

Namun, sekutu Barat mengatakan bahwa kesepakatan itu telah dilanggar sebelum waktunya oleh tindakan keras China, dengan cara mengesahkan UU Keamanan Nasional yang diberlakukan langsung oleh Beijing pada Juni.

Sejak saat itu, undang-undang menghapus perbedaan pendapat terhadap pemerintahan China di wilayah itu dan membuat sebagian besar penduduk terlalu takut untuk berbicara, takut dipenjara atau dimusnahkan dengan sistem hukum yang buram di China daratan.

Aturan patriot

Para pemimpin China menyangkal melanggar janji pra-penyerahan mereka dan mengatakan kekuatan Barat tidak memiliki hak untuk ikut campur terhadap aturan yang dijalankan di Hong Kong.

Diskualifikasi anggota parlemen adalah langkah terbaru oleh China untuk meningkatkan pengawasan langsung atas sebuah kota, di mana semakin banyak orang yang menentang aturan itu.

Pekan lalu, badan parlemen China mengeluarkan keputusan bahwa otoritas lokal dapat mengusir politisi yang dianggap mengancam keamanan nasional tanpa harus melalui proses pengadilan.

Beberapa menit kemudian, otoritas Hong Kong langsung menggunakan kekuatan baru itu.

Hanya setengah kursi legislatif di Hong Kong yang dipilih melalui suara populer, merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan mayoritas permanen pro-Beijing.

Namun, pengunduran diri serentak anggota parlemen sebagai bentuk solidaritas terhadap tim oposisi pro-demokrasi, telah mengubah badan legislatif yang dulu agresif itu menjadi kumpulan loyalis Beijing.

Polisi juga mulai mengajukan tuntutan terhadap anggota parlemen oposisi atas protes di majelis dengan 7 dakwaan, sejauh laporan pada November.

Tiga orang ditangkap pada Rabu karena melemparkan cairan berbau busuk pada awal tahun ini dalam upaya untuk menghentikan perdebatan tentang undang-undang yang mengkriminalkan penghinaan terhadap lagu kebangsaan China.

Ketiganya diharapkan muncul di pengadilan Kamis malam.

"Apa bedanya dengan negara polisi?" kata Ted Hui, salah satu anggota parlemen yang didakwa, mengatakan pada Rabu setelah dia dibebaskan dengan jaminan.

"Penangkapan ini kembali menunjukkan kepada orang-orang di Hong Kong dan di seluruh dunia bahwa negara terus-menerus menekan semua suara oposisi," tambahnya.

China membela pemecatan anggota parlemen oposisi sebagai "obat yang tepat".

Dalam pidatonya awal pekan ini, pejabat senior Beijing Zhang Xiaoming mengatakan hanya orang-orang patriotik yang boleh menjadi anggota parlemen.

"Aturan Patriot, pengusir masalah anti-China adalah aturan politik...Sekarang itu juga menjadi norma hukum," kata Xiaoming.