HIndari Pertumpahan Darah, Presiden Kirgistan Mengundurkan Diri

"Saya tidak ingin dalam sejarah sebagai presiden yang menumpahkan darah dan menembak warganya sendiri," ujar Jeenbekov dalam rilisnya.

Sejak pemilihan parlemen pada 4 Oktober, Kirgistan berada dalam krisis dengan demonstran meminta pejabat pemilu membatalkan hasilnya.

Jeenbekov menjadi presiden ketiga dalam sejarah negara di Asia Tengah itu yang memutuskan mengundurkan diri karena meningkatnya aksi massa sejak 2005.

Ketika memutuskan untuk mundur, presiden yang berkuasa sejak 2017 itu menyerukan perdamaian karena negara tengah di ambang konflik.

"Militer dan pasukan keamanan jelas akan menggunakan senjata guna melindungi bangunan negara. Darah pun terancam tertumpah," kata dia.

"Karena itu, saya meminta kepada kedua belah pihak untuk tidak jatuh ke dalam provokasi," kata presiden berusia 61 tahun tersebut.

Dia juga menyerukan kepada Perdana Menteri Sadyr Japarov yang baru dilantik dan oposisi untuk menarik pendukung mereka dari ibu kota Bishkek.

Kerusuhan mulai terjadi setelah massa oposisi memenuhi jalanan Bishkek dan menyerbu bangunan pemerintah serta menuntut dua hal.

Yakni pemilihan ulang dan pengunduran diri Presiden Jeenbekov, yang mereka anggap sangat memihak Rusia, dikutip BBC Kamis (15/10/2020).

Massa menyatakan bahwa pemilu telah dicurangi, klaim yang didukung oleh kelompok pemantau internasional menjadi "perhatian besar mereka".

Lebih dari 1.200 orang terluka dengan satu orang dikabarkan tewas dalam kerusuhan yang sudah memasuki pekan kedua ini.

Pada Rabu (14/10/2020), Jeenbekov memberikan persetujuan untuk pelantikan Japarov setelah parlemen meloloskannya hingga dua kali.

Japarov merupakan seorang nasionalis yang tengah menjalani hukuman penjara hingga dia dibebaskan oleh pendukunya pekan lalu.

Sesuai aturan, ketua parlemen akan menjadi kepala negara sementara. Tetapi pendukung Japarov juga memintanya untuk mundur.

Situasi tersebut bisa membuat PM Japarov menjadi satu-satunya penguasa di Kirgistan.