Diancam Bakal Diblokir Trump, Begini Serangan Balik TikTok

Dalam pesan yang diunggah di media sosial, General Manager Vanessa Pappas menyatakan bahwa "mereka tidak berencana angkat kaki".

Pappas mengatakan, TikTok berencana di AS untuk "waktu yang lama", dan meminta publik Negeri "Uncle Sam" untuk mendukung mereka.

Pernyataan itu disanpaikan setelah Trump mengumumkan dia berencana menghentikan operasional aplikasi berbagi video itu buntut tensi panas dengan China.

Washington berulang kali menuding adanya ancaman keamanan, dan menyebut Negeri "Panda" melakukan pencurian properti intelektual bernilai miliaran dollar.

"Kami telah mendengar curahan dukungan Anda dan kami ingin mengucapkan terima kasih. Kami tak berencana pergi ke mana pun," tegasnya.

Dalam rilisnya, aplikasi yang dikembangkan ByteDance itu menerangkan 100 juta warga AS menggunakan aplikasi mereka untuk hiburan selama pandemi.

Merujuk kepada klaimnya, aplikasi itu memberikan lapangan kerja bagi sekitar 1.000 orang tahun ini, dan berencana menambahkannya hingga 10.000 seantero AS.

Aplikasi yang dirilis pada September 2016 itu menuturkan, dana 1 miliar dollar AS (Rp 15,6 triliun) digelontorkan untuk mendukung para kreator di AS.

"Data para pengguna TikTok disimpan di AS dengan aksesnya membutuhkan izin ketat. Investor terbesar kami juga berasal dari sini," papar Pappas.

Dalam pernyataannya, Trump mengklaim dia mempunyai otoritas untuk memblokir, yang bisa dia wujudkan melalui keputusan eksekutif di akhir pekan ini.

"Selama TikTok masih menjadi sorotan, kami akan memblokir mereka dari Amerika Serikat," kata presiden kepada awak media dari Air Force One.

Berdasarkan laporan The Washington Post, Trump sudah meneken perintah agar ByteDance menjual kepada AS dengan alasan keamanan nasional.

Sementara New York Times dan media terkemuka lainnya memberitakan perusahaan induk tengah terlibat negosiasi dengan raksasa teknologi, Microsoft.

Personel militer AS dilaporkan sudah dilarang tidak mengoperasikannya. Sementara kandidat presiden dari Demokrat, Joe Biden, juga melarang stafnya menggunakannya.