Berapa Gaji Lulusan Sekolah Kedinasan STAN, STIN, dan IPDN?

• Golongan I A: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
• Golongan I B: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
• Golongan I C: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
• Golongan I D: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500
• Golongan II A: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
• Golongan II B: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
• Golongan II C: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
• Golongan II D: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000
• Golongan III A: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
• Golongan III B: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
• Golongan III C: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
• Golongan III D: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000
• Golongan IV A: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
• Golongan IV B: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
• Golongan IV C: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
• Golongan IV D: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
• Golongan IV D: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Selain gaji pokok, CPNS lulusan PKN STAN juga menerima tunjangan melekat antara lain tujangan suami istri 5 persen dari gaji pokok, dan tunjangan anak 2 persen dari gaji pokok (maksimal 3 anak). Berikutnya tunjangan makan Rp 35.000 per hari (golongan II), tunjangan jabatan, dan uang perjalanan dinas.

Para CPNS lulusan STAN juga akan menerima tunjangan kinerja atau tukin. Besaran tukin agak berbeda dari tunjangan lainnya. Bahkan bisa sama atau lebih dari gaji pokok.

Namun besaran tukin per bulan tidaklah sama atau disesuaikan dengan unit penempatan CPNS.

Untuk tukin lulusan STAN yang ditempatkan di Kemenkeu, Mengikuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Paling rendah, ialah tukin kelas jabatan 1 sebesar Rp 2.575.000 dan paling tinggi adalah kelas jabatan 27 sebesar Rp 46.950.000.

Sementara jika lulusan STAN ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak, maka tukin yang diterima mengacu pada Perpres Nomor 37 Tahun 2015.

Tukin di DJP bisa dibayarkan 100 persen pada tahun berikutnya jika realisasi penerimaan pajak sebesar 95 persen dari target penerimaan pajak.

Untuk tunjangan kinerja dibayarkan 90 persen, jika realisasi penerimaan pajak 90-95 persen, tukin dibayarkan 80 persen jika realisasi penerimaan pajak 80-90 persen.

Kemudian tukin dibayarkan 70 persen jika realisasi penerimaan pajak 70-80 persen, dan tukin dibayarkan 50 persen jika realisasi penerimaan pajak kurang dari 70 persen

Paling besar, tukin Pejabat Struktural (Eselon I) ialah sebesar Rp 117.375.000,00. Paling rendah, jabatan Pelaksana sebesar Rp 5.361.800,00.

Tetapi perlu dicatat, seluruh lulusan STAN belum bisa menerima gaji dan tunjangan penuh di tahun pertama setelah mulai bekerja. Karena gaji dan tunjangan yang didapat adalah baru 80 persen.

Baca juga: Syarat Masuk Sekolah Tinggi Milik BMKG, Kuliah Gratis Lulus CPNS

Persyaratan daftar PKN STAN

• Lulusan tahun 2024 dan dua tahun di bawahnya.
• Memiliki rata-rata nilai ujian pada ijazah tidak kurang dari 70,00 dari skala 100,00 (reguler dan afirmasi) 75,00 dari skala 100,00 (pembibitan).
• Usia maksimal 21 tahun dan minimal 14 tahun.
• Memiliki nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT) bagi jalur reguler dan afirmasi kewilayahan.
• Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari ketergantungan narkoba.
• Bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tidak bertindik atau bekas ditindik telinga atau anggota badan lainnya.
• Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik di anggota badan lainnya selain telinga. Tindik di telinga hanya diperbolehkan 1 pasang.
• Belum pernah menikah/kawin dan bersedia tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan.
• Peserta belum dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan SPMB PKN STAN pada tahun-tahun sebelumnya.

3. Gaji lulusan IPDN

Aturan gaji lulusan IPDN yang menjadi CPNS maupun PNS seluruhnya secara nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Ke 18 PP No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.

Aturan ini sama dengan aturan yang diterapkan pada lulusan STAN. Sehingga ntuk gaji ASN lulusan IPDN dengan golongan 3A sebesar Rp 2.579.000, tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya disesuaikan dengan kemampuan APBD dan kebijakan instansi yang termasuk dalam Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar Rp 17.370.000.