Tim 9: Kami Khawatir Perpecahan di PGRI Semakin Meluas

KOMPAS.com - Sebanyak tim sembilan anggota Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) memberikan pernyataan sikap terkait mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum PG PGRI Unifah Rosyidi pada Jumat (16/6/2023).

Sebelumnya sudah ada 18 pengurus provinsi dan kabupaten/kota PGRI juga yang menyatakan sikap mosi tidak percaya tersebut.

Baca juga: 5 Fakta SMKN 2 Kasihan Tempat Putri Ariani Sekolah Musik

Tim sembilan terdiri dari Huzaifa Dadang (Ketua), Achmad Wahyudi (Ketua), Ali Arahim (Sekretaris Jenderal), Bambang Sutrisno (Ketua Departemen Pengembangan Profesi), dan Mansyur Arsyad (Ketua Departemen Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pendidikan).

Selain itu, M.Q.Wisnu Aji (Ketua Departemen Kerjasama dan Pengembangan Usaha), Ella Yulaelawati (Ketua Departemen Pendidikan Nonformal dan Informal), Kartini (Ketua Departemen Pengembangan Karir), dan Sugandi (Ketua Departemen Kerohanian dan Pengembangan Karakter Bangsa).

Huzaifa Dadang sebagai salah satu tim sembilan menegaskan beberapa pertimbangan yang disampaikan dalam mosi tidak percaya oleh beberapa pengurus PGRI Provinsi dan kab/kota secara umum dapat diterima dan dimaklumi.

"Kami juga melihat dan merasakan hal yang sama dalam dinamika kepengurusan PB PGRI," ungkap dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/6/2023).

Menurutnya, Unifah Rosyidi selaku Ketua Umum PB PGRI seringkali sangat tidak bijak dalam memimpin organisasi dan sangat emosional, sehingga selalu berkonflik dengan beberapa pengurus lain.

Akibatnya, organisasi tidak dijalankan secara kolektif kolegial sebagaimana diamanatkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Tim sembilan juga melihat dan merasakan bahwa PB PGRI di bawah kepemimpinan Unifah tidak memiliki visi yang baik dan terukur dalam membawa organisasi menjadi lebih dihormati dan disegani, baik oleh pemerintah maupun organisasi guru lainnya.

Baca juga: PGRI Diminta Perbaiki Diri karena Alami 3 Permasalahan

"Kami sangat prihatin atas kemelut yang terjadi di internal PGRI, sehingga mengakibatkan soliditas dan solidaritas kepengurusan di tingkat pusat dan daerah menjadi tidak harmonis. Apabila hal ini terus berlanjut, sangat dikhawatirkan perpecahan dalam tubuh PGRI akan semakin meluas," jelas Dadang.

Tim sembilan juga meminta Dewan Pembina agar mengadakan pertemuan dengan PB PGRI dan pengurus provinsi untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan sengketa antara pembuat mosi tidak percaya dengan ketua umum sehingga PGRI tetap solid dan semakin kokoh.

Berbagai dimensi dan elemen bangsa seharusnya diberi ruang untuk mengembalikan kejayaan PGRI seperti di masa lalu.

"Mereka yang pernah berseberangan sedapat mungkin dirangkul kembali, diajak dialog untuk membahas langkah-langkah strategis dalam memajukan PGRI. Ego sektoral dan ambisi pribadi dikesampingkan dulu, demi keutuhan dan kejayaan PGRI, sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendirinya," tutur Huzaifa Dadang.

Sebelumnya, PB PGRI berjanji akan melakukan klarifikasi terkait mosi tidak percaya tersebut.

Baca juga: 5 Jurusan Kuliah Ini Hanya Ada di Indonesia

"Kabupaten/Kota dan Provinsi segera melakukan klarifikasi di daerahnya masing-masing terkait pernyataan Mosi Tidak Dipercaya yang dikeluarkan," ungkap Ketua Departemen Kominfo PB PGRI, Wijaya usai Rapat Koordinasi Nasional PGRI yang dilakukan pada 15 Juni 2023.