Guru Besar IPB Ini Soroti Dampak Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo

Dosen IPB ini menerangkan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang mewah bertentangan dengan hakikat pelestarian komodo.

Tidak hanya itu, penebangan hutan untuk pembangunan akomodasi wisata mewah sudah dapat dipastikan merusak habitat komodo dan mengganggu keseimbangan alam.

Bahkan, eksploitasi komodo melalui cara ini, maka lambat laun berpengaruh atas keberlangsungan hidup komodo secara permanen.

Tidak heran, rencana pemerintah ini mengundang reaksi para pelestari lingkungan dunia.

Bahkan pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara eksplisit menyatakan keprihatinannya terkait potensi dampak negatif yang ditimbulkan.

Sebagai pengingat, Taman Nasional Komodo seluas 2.200 hektar ini sengaja dibuat untuk melindungi keberadaan komodo.

Sehingga hewan purba ini dapat bertahan hidup dan berkembang biak di habitat alaminya.

Baca juga: Psikolog UGM: Ini 5 Macam Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga

"Keprihatinan ini sangat beralasan karena menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN), komodo sudah dikategorikan sebagai satwa yang terancam punah. Oleh sebab itu untuk kepentingan jangka panjang pengembangan wisata Komodo harus berbasis pada pelestarian bukan berbasis pada dampak ekonomi sesaat," tegas dia.

UNESCO turunkan tim ke Pulau Komodo

Lanjut dia mengatakan, rencana ini juga menimbulkan keprihatinan UNESCO sebagai badan dunia yang menetapkan taman ini sebagai Situs Warisan Dunia.

Bahkan, UNESCO menerjunkan tim IUCN dalam rangka reactive monitoring mission (RMM) 2022 ke Resort Loh Buaya SPTN Wilayah I Balai Taman Nasional Komodo, 3 Maret 2022.

Hasil analisis dampak lingkungan rencana pengembangan wisata komodo akan menjadi bahan bahasan Situs Wisata Dunia yang biasanya dilakukan dua tahun sekali, yaitu di tahun 2022 ini.

"Jika pembangunan dan pengembangan ini tidak terkendali, bukan tidak mungkin UNESCO akan mencabut status Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan dunia. Jika hal ini terjadi maka tamatlah sudah wisata komodo ini karena akan berdampak pada pengurangan wisatawan asing secara drastis," jelas dia.

Rencana menaikkan jumlah wisatawan menjadi 500.000 per tahun di Pulau Komodo, sambung dia, tentunya akan berdampak drastis pada keseimbangan lingkungan di Taman Nasional Komodo yang sangat rapuh.

Tidak hanya akan mengganggu dan mengubah perilaku Komodo dan juga mangsanya, tapi juga mengganggu ketersediaan air tawar.

Baca juga: Kasus Meme Stupa Roy Suryo, Pakar Unair: Kebebasan Berekspresi yang Lewat Batas

Tidak ada pilihan bagi pemerintah, bahwa konsep pengembangan wisata Pulau Komodo harus berbasis pelestarian komodo di habitat aslinya, bukan atas dasar pertimbangan ekonomi dan pendapatan semata.