Kemendikbud: Kurikulum Merdeka, Upaya Tingkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) kembali menyelenggarakan seri webinar Implementasi Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar, Senin (25/4/2022) lalu.

Mengangkat tema “Struktur Kurikulum Merdeka”, webinar ini membahas secara mendalam struktur kurikulum merdeka dan implikasinya pada perubahan mata pelajaran serta pada beban kerja guru.

Anindito Aditomo selaku Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), menegaskan bahwa perubahan paradigma kurikulum merupakan salah satu kebijakan Kemendikbud Ristek yang bersama-sama dirancang demi cita-cita Merdeka Belajar.

Hal ini sebagai wujud pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut, terdapat dua dimensi yang digunakan, yaitu dimensi kualitas dan keadilan.

Baca juga: Uang Saku Di Atas Rp 10 Juta Per Bulan, Daftar 10 Beasiswa S1-S2 Ini

“Pada dimensi kualitas, kita ingin memastikan agar semua anak, semua peserta didik, mendapatkan pengalaman belajar yang membuat mereka bisa memiliki karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi masa depannya. Inilah definisi pendidikan yang berkualitas,” kata Anindito.

Untuk dimensi keadilan, Anindito menjelaskan, Kemendikbud Ristek ingin memastikan bahwa kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas dapat diberikan secara adil kepada semua anak terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau di mana mereka tinggal. Oleh karena itu, kebijakan Merdeka Belajar mempunyai nuansa atau sifat asimetris.

“Kita ingin memberi target, intervensi, dan program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Jadi program-program yang kita rancang itu tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan intervensinya, tapi justru untuk memberi ruang bagi intervensi yang kontekstual,” jelasnya.

Dalam kegiatan seri webinar Implementasi Kurikulum Merdeka dengan tema “Struktur Kurikulum Merdeka”, terdapat berbagai praktik, baik dari Kemendikbud Ristek dan guru, yang dibagikan.

Baca juga: BCA Buka Lowongan Kerja Lulusan S1-S2 di Banyak Wilayah

Bukan sekadar ruang komunikasi dan publikasi kepada masyarakat, khususnya guru dan tenaga kependidikan, webinar ini juga diselenggarakan untuk berbagi pengetahuan mengenai implementasi Kurikulum Merdeka.

Setiap sekolah diharapkan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka ini dengan baik, melalui dukungan teknologi platform Merdeka Mengajar.

Sementara itu, Nasmur MT Kohar, guru SMPN 7 Makassar membagikan pengalaman menarik dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, terutama mengenai struktur kurikulum. Ia menceritakan proses awal keikutsertaannya bersama satuan pendidikan dalam melakukan transisi dan penyesuaian dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menuju Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP).

Penyesuaian dan transisi tersebut, kata Nasmur, dilakukan bersama guru-guru lain di sekolahnya dimulai pada awal bulan Juli tahun 2021.

Mengawali implementasi Kurikulum Merdeka, ia dan rekan-rekan guru membentuk tim kecil beranggotakan beberapa guru yang bertanggung jawab menyelenggarakan seluruh program dan kegiatan terkait implementasi Kurikulum Merdeka.

Baca juga: Indofood CBP Buka Banyak Lowongan Kerja Lulusan SMA-SMK dan D3-S1l'

“Tim kecil ini kami beri nama Dewan Komite Pembelajaran. Dari hasil musyawarah tim kecil ini kami memutuskan hal pertama yang kami lakukan adalah menyusun dokumen KOSP, dan kami perlu melakukan revisi visi dan misi sekolah terkait dengan implementasi Kurikulum Merdeka,” terang Nasmur yang juga merupakan Guru Berprestasi TK Kabupaten Polewali Mandar dan Guru Berprestasi TK Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012.

Agar sesuai dengan perkembangan zaman yang selaras dengan visi dan misi Kurikulum Merdeka, Nasmur memutuskan untuk melakukan revisi visi dan misi di satuan pendidikannya.

“Dalam merevisi ini kami mengundang seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan. Bahkan kami undang juga perwakilan dari siswa, ikatan alumni, tokoh masyarakat, dan anggota dewan (DPRD) yang juga merupakan alumni SMPN 7 Makassar,” terangnya.

Pelibatan para pemangku kepentingan ini menurut Nasmur sangat penting karena seluruh kegiatan dalam Kurikulum Merdeka nantinya akan memerlukan dukungan mereka.

Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan juga hal mendasar mengenai perubahan visi dan misi, KOSP Kurikulum Merdeka, termasuk menjelaskan perbedaan KOSP dengan Kurikulum 2013 baik dari segi kompetensi yang dituju, struktur kurikulum, segi pembelajaran, dan penilaian.

“Setelah mereka paham, kami lanjutkan dengan analisis dukungan belajar. Dari analisis ini kami banyak mendapatkan masukan, khususnya terkait sumber daya alam, sosial, budaya, sumber pendanaan, sistem kebijakan daerah dan kemitraan, untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam implementasi Kurikulum Merdeka,” terang dia.

Baca juga: Peneliti IPB: Tanaman Herbal Ini Berkhasiat Redakan Asam Urat

Selepas melibatkan para pemangku kepentingan, selanjutnya Nasmur menganalisis kebutuhan sekolah dengan mengundang guru, murid, dan tenaga kependidikan.

Dari hasil kegiatan tersebut kemudian disimpulkan visi dan misi sekolah yang harus menggambarkan keunikan dan kekhasan sekolah. Sekolah atau satuan pendidikan tempat Nasmur mengajar juga melaksanakan musyawarah dalam rangka pengorganisasian pembelajaran di bawah bimbingan kepala sekolah dan pengawas untuk mengarahkan guru-guru merancang KOSP.

“Musyawarah ini terutama terkait modul ajar, distribusi, dan alokasi waktu. Kami hanya melibatkan para guru dan tenaga kependidikan sekolah saja, karena banyak yang dibicarakan tentang KOSP,” terang Nasmur menjelaskan kegiatan yang kala itu memakan waktu dua hari tersebut.

“Setelah KOSP terbentuk barulah dibentuk komite pembelajaran yang berisikan teman-teman guru yang dikelompokkan berdasar mata pelajaran. Kerja komite ini bertanggung jawab membuat seluruh modul-modul ajar dan proyek yang akan dilaksanakan sekolah, juga bertanggung jawab merevisi modul-modul tersebut jika diperlukan,” tambah Nasmur.