Nadiem Khawatir Hanya 40 Persen Sekolah yang Lakukan PTM Terbatas

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengungkap kekhawatiran karena masih sedikitnya sekolah yang menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas.

Ia mengatakan hal tersebut lebih mengkhawatirkan ketimbang kemungkinan akan terjadinya klaster di sekolah, karena strategi pengendalian yang diterapkan pemerintah saat ini jauh lebih baik.

"Saya lebih khawatir bahwa hanya 40 persen dari sekolah kita yang melakukan PTM terbatas. Jadi, ada 60 persen sekolah kita yang sebenarnya sudah boleh melakukan PTM, yang belum melakukannya," ungkap Nadiem dalam keterangan pers terkait hasil rapat terbatas secara virtual di Jakarta, seperti dirangkum dari laman Kemendikbud Ristek.

Nadiem menjelaskan, berdasarkan sejumlah penelitian, risiko learning loss akibat pembelajaran jarak jauh yang kurang optimal sangat mengancam masa depan bangsa Indonesia dan berdampak permanen pada anak.

Baca juga: Targetkan 17,9 Juta Siswa, Ini Cara Daftar KIP Sekolah SD-SMA 2021

"Apalagi di tingkat SD dan PAUD, di mana mereka paling membutuhkan PTM. Kalau sekolah-sekolah ini tidak dibuka, dampaknya bisa permanen," tutur Nadiem.

Kemendikbud Ristek dukung strategi pengendalian Covid-19 yang lebih aktif

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) siap berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk penerapan strategi pengendalian Covid-19 yang lebih aktif.

Ada sejumlah langkah yang dilakukan. Pertama adalah memastikan pelaksanaan tes acak di satuan pendidikan. Kemudian, integrasi aplikasi PeduliLindungi pada satuan pendidikan untuk menghasilkan data yang valid.

“Kami sangat mendukung program ini yang secara proaktif akan menemukan dan secara statistik akan mencapai level akurasi yang tinggi untuk menunjukkan apakah kita patut khawatir apa tidak,” disampaikan Nadiem.

Baca juga: Sekolah Pelita Harapan Buka Beasiswa bagi Siswa Se-Indonesia, Senilai Rp 33 Miliar

Dengan data surveilans yang lebih baik, Nadiem menegaskan untuk menutup sekolah-sekolah penyelenggara pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan kasus terkonfirmasi positif (positivity rate) di atas lima persen.

"Secara klinis dan secara statistik jauh lebih valid, jauh lebih jelas sasarannya, dan tidak merugikan (sekolah yang bisa menjaga disiplin protokol kesehatan)," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa masyarakat harus belajar hidup berdampingan dengan pandemi.

"Kita tangani, jadi manajemen risikonya harus bagus," ungkapnya.

Untuk itu, pemerintah akan mengubah strategi menjadi strategi pelacakan kasus secara aktif (active case finding). Di mana sebelumnya, pelacakan menargetkan kepada orang-orang bergejala, maka ke depan akan diubah menjadi lebih aktif melakukan pelacakan kontak (contact tracing) dan surveilans (survei).

"Kita akan lakukan testing sekitar 1,7 juta per bulan, atau sekitar 30 ribu orang per hari," jelasnya.

Baca juga: BUMD PAM Jaya Buka Lowongan Kerja Lulusan S1, Cek Posisi dan Syarat

Kemudian, bila ditemukan kasus positif di sekolah penyelenggara PTM terbatas, maka dilakukan prosedur isolasi dan karantina.

Bila kasus terkonfirmasi positif mencapai satu sampai dengan lima persen, maka dilakukan tes untuk semua rombongan belajar (rombel) dan semua rombongan belajar dikarantina di rumah.

"Tapi, jika (kasus terkonfirmasi positif) di atas lima persen, maka kita tes semua anggota sekolah, dan semua anggota sekolah itu dikarantina di rumah dulu," terang Menkes.

Budi menekankan bahwa dengan strategi baru ini, pemerintah mendorong aktivitas kehidupan masyarakat memenuhi protokol kesehatan dan surveilans yang baik.

"Kalau dua itu kita lakukan, di sisi hulu, maka mudah-mudahan kita bisa mengendalikan pandemi ini dan hidup normal, tetapi sehat," ujarnya.