Pemerintah Berencana Ubah Status Pandemi Jadi Endemi, Ini Kata Pakar UB

KOMPAS.com - Pemerintah pusat mulai mempersiapkan untuk mengubah status pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi endemi. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk bersiap dengan transisi dari pandemi ke endemi tersebut.

Saat kunjungan ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Presiden Jokowi menyebutkan bahwa wabah Covid-19 tidak bisa diprediksi kapan akan hilang.

Sehingga presiden mengajak semua pihak untuk bersiap dengan transisi pandemi ke endemi sebagai langkah hidup berdampingan dengan Covid-19.

Merespon hal itu, ekonom Universitas Brawijaya (UB), Abdul Ghofar menilai pemerintah terlalu dini merencanakan transisi dari pandemi ke endemi.

Baca juga: Mahasiswa Dapat Rp 9 Juta Per Semester, Ini Cara Daftar KJMU Tahap II 2021

Menurutnya, keputusan untuk menjadikan Covid-19 sebagai endemi akan berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Sehingga dikhawatirkan masyarakat menjadi abai terhadap protokol kesehatan.

Pada saat yang sama, pemerintah akan kesulitan untuk menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat ketika transisi dari pandemi ke endemi diberlakukan.

“Ketika endemi sudah dideklarasikan, itu akan berpengaruh terhadap pergerakan kegiatan masyarakat. Masyarakat kita akan cenderung merasa bahwa Covid-19 sudah selesai. Berbahayanya adalah ketika masyarakat menjadi abai dengan protokol kesehatan,” katanya dilansir dari laman UB.

Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), hal itu dapat memicu kasus semakin tinggi sementara kebijakan pembatasan juga akan semakin susah karena sudah dianggap endemi, bukan lagi pandemi.

Di sisi lain, belum ada negara di dunia yang menjadikan Covid-19 sebagai endemi. Semuanya masih menganggap Covid-19 sebagai pandemi meskipun sejumlah negara telah melonggarkan aktivitas warganya.

Baca juga: Beasiswa S1 Korea Selatan, Kuliah Gratis dan Tunjangan Rp 10 Juta Per Bulan

“Belum ada satu negara yang mengatakan ini endemi kan sebenarnya. Semua negara masih mengatakan ini terjadi pandemi walaupun melihat kondisi masing-masing negara ada yang melonggarkan, ada yang tidak melonggarkan ada yang memperketat aktivitas warganya,” katanya.

Abdul Ghofar mengatakan, ada tiga kunci penting yang harus dicapai pemerintah supaya transisi dari pandemi ke endemi tidak memicu masalah baru. Yakni capaian vaksinasi, standar kesehatan dan kebiasaan new normal di tengah masyarakat.

Ghofar menjelaskan, tingkat perekonomian tidak bisa langsung naik meskipun sudah memasuki pasca-pandemi. Menurutnya, akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di masing-masing negara atau yang disebut dengan uneven economic growth.

Faktor yang mempengaruhi ini adalah capaian vaksinasi dan standar layanan kesehatan di masing-masing negara, serta efektivitas stimulus perekonomian yang dilakukan oleh masing-masing negara.

Baca juga: Beasiswa S1 Oxford-Cambridge 2022, Kuliah Gratis dan Tunjangan Hidup

“Ini yang kita sebut dengan adanya uneven economic growth, jadi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Negara-negara yang vaksinasinya tinggi, kemudian standar kesehatannya tinggi itu akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada negara-negara yang tingkat vaksinasinya rendah, selain tentu stimulus yang dilakukan oleh pemerintah, katanya.

Sementara itu, saat ini capaian vaksinasi di Indonesia masih rendah. Berdasarkan data di Kementerian Kesehatan, capaian vaksinasi hingga 14 September 2021 pukul 18.00 WIB masih sebesar 35,92 persen untuk vaksin dosis pertama dan 20,54 persen untuk vaksin dosis kedua dari jumlah sasaran sebanyak 208.265.720 warga.