Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Berencana Ubah Status Pandemi Jadi Endemi, Ini Kata Pakar UB

Kompas.com - 20/09/2021, 14:42 WIB
Sandra Desi Caesaria,
Ayunda Pininta Kasih

Tim Redaksi

“Nah, Indonesia itu kan tingkat vaksinasinya belum terlalu tinggi,” katanya.

Menurut Ghofar, supaya tidak memicu persoalan pada proses transisi dari pandemi ke endemi, pemerintah harus mengejar target minimal capaian vaksinasi sebesar 70 persen.

“Program vaksinasi itu harus cepat diselesaikan sampai kita mencapai 70 persen. Kalau perlu digelontorkan besar-besaran untuk vaksinasi. Memang tingkat kasus harian saat ini turun. Tapi yang jadi masalah kemudian kasus bisa jadi akan naik kalau vaksinasinya belum mencapai herd immunity,” katanya.

Pemerintah juga harus mampu menciptakan budaya new normal. Yakni membiasakan masyarakat supaya tetap disiplin menjalani protokol kesehatan meskipun kasus Covid-19 sedang turun.

Baca juga: Bank BCA Buka 9 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1-S2

“Sosialisasi pentingnya protokol kesehatan harus terus dilakukan. Itu saya kira harus tetap dijalankan walaupun nanti ini sudah dianggap endemi. Yang betul-betul new normal adalah ketika pemerintah menyatakan ini endemi, bukan pandemi lagi. Itu baru new normal beneran,” katanya.

Menurut Ghofar, idealnya pemerintah bisa melakukan transisi dari pandemi ke endemi pada tahun depan setelah capaian vaksinasi memenuhi syarat minimal terciptanya herd immunity.

“Kalau menurut saya, dengan percepatan vaksinasi, baru bisa tahun depan transisi ke endemi,” katanya.

Mengurangi Beban Anggaran

Ghofar menilai, pemerintah mulai merencanakan transisi dari pandemi ke endemi untuk mengurangi beban anggaran pemerintah. Sebab jika sudah endemi, pemerintah tidak terlalu banyak ikut campur terkait dengan pembiayaan kesehatan masyarakat.

“Jangan-jangan pemerintah cepat-cepat mengatakan ini endemi supaya beban pemerintah terhadap kesehatan turun karena tidak lagi menjadi pandemi. Kalau sudah endemi pemerintah sudah tidak terlalu banyak ikut campur pembiayaannya. Kalau niatnya seperti itu, beban masyarakat akan semakin tinggi,” pungkasnya.

Baca juga: Nadiem: Kampus di Wilayah PPKM Level 1-3 Bisa Tatap Muka Terbatas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com