Pakar UGM Ungkapkan Kejahatan Berbahasa dan Kebebasan Berpendapat

Selain itu juga ada ketentuan penggunaan Bahasa Indonesia dalam penyusunan naskah perundang-undangan yang diatur secara khusus dalam UU No.12 Tahun 2011.

Seimbangkan ketertiban berbahasa

Prof. Marcus menambahkan, hukum (negara) bisa menyeimbangi antara 'ketertiban berbahasa', kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui beberapa langkah ini, yakni:

1. Bahasa di dalam hukum (pidana) harus bisa memberikan makna yang pasti (tidak ambigu) demi kepastian hukum.

2. Dalam hukum dibedakan secara tegas antara kritik dengan penghinaan. Wacana yang bersifat kritik, untuk membela diri dan untuk kepentingan umum tidak pantas dipidana.

Baca juga: PPDB Surabaya 2021: Cek Jadwal Lengkap per Jalur dan Persyaratan Umum

3. Berbahasa yang merendahkan orang lain, bersifat fitnah dan menista harus dihukum.

4. Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan bagian dari HAM dan demokrasi tetap ada batas-batasnya dan pelaksanaanya diatur dengan Undang-undang.