Kompas.com - 27/05/2021, 16:05 WIB
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas Humas Kementerian AgamaMenteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas

KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan membahas upaya perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan non-PNS.

“Kita akan memikirkan bagaimana skemanya sehingga seluruh guru dan tenaga kependidikan kami dapat memiliki perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi ini adalah Inpres, di mana seluruh tenaga kerja harus memperoleh perlindungan kerja,” tutur Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dilansir dari laman resmi Kemenag.

Untuk itu, Menag memerintahkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam agar merumuskan skema yang tepat terkait kebijakan perlindungan BPJS. 

Baca juga: Kemenag Umumkan Izin Operasional 26 Pondok Pesantren Baru

“Ini agar dikaji oleh teman-teman di Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendis. Coba susun kebijakan yang asertif, artinya harus bisa dilaksanakan,” tuturnya.

Menag juga menekankan, kebijakan untuk memberikan perlindungan ini tidak boleh memberatkan guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang saat ini memiliki penghasilan terbatas.

"Tentunya kita harus berpikir dengan cara pikir teman-teman honorer ini. Jangan sampai (premi yang dibayarkan) akan mengurangi pendapatan teman-teman ini,” pesan Menag.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menambahkan, ke depan perlindungan ketenagakerjaan ini diharapkan juga dapat menjangkau tenaga kerja lain di lingkungan Kemenag.

Baca juga: Kemenag: 9.495 Kuota PPPK Guru Madrasah Tersebar di 30 Provinsi

"Termasuk misalnya guru ngaji, penyuluh agama, atau pun ustadz di pondok pesantren. Yang terpenting definisi yang dimaksudkan tenaga kerja bisa kita rumuskan bersama dengan jelas," imbuh Menag.

Sementara, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, berdasarkan data yang ia miliki saat ini kurang dari 50 persen guru madrasah non-PNS yang sudah memiliki jaminan ketenagakerjaan.

“Berdasarkan data yang kami miliki, ada sekitar 49 ribu guru dan tenaga honorer yang ada di madrasah. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 21 ribuan yang telah tercover BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Anggoro.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.