Epidemiolog UGM: Tes Acak Pemudik Tak Bisa Jadi Bahan Rujukan

KOMPAS.com - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah melakukan tes acak terhadap 6.742 pemudik yang melalui pos penyekatan.

Dari tes acak didapatkan sekitar 4.123 pemudik yang terkonfirmasi positif Covid-19. Dari data itu diketahui lebih dari 60 persen pemudik terkonfirmasi positif.

Baca juga: Ini Alasan Bayi Baru Lahir Harus Menangis Menurut Ahli RSTK Airlangga

Menurut Epidemiolog UGM Bayu Satria Wiratama, data itu belum bisa menunjukkan gambaran angka sebenarnya.

Sebab, tes itu dilakukan secara acak dan tidak disebutkan alat tes deteksi Covid-19 yang digunakan.

"Belum tentu (angka sebenarnya) karena untuk menggambarkan kondisi sebenarnya kita perlu kaidah yang benar dalam mengambil sampel secara acak," ucap Bayu melansir laman UGM, Rabu (12/5/2021).

Dia menyebut, jika tes secara acak menggunakan tes rapid antigen, swab PCR atau Genose C-19 maka angka terkonfirmasi positif sebesar itu menunjukkan hal yang cukup mengkhawatirkan.

Namun begitu, tidak bisa menjadi dasar untuk mengatakan secara keseluruhan kondisi gambaran pemudik yang terpapar Covid-19.

"Untuk mencapai gambaran sebenarnya perlu sistematika pengambilan sampel acak yang sesuai kaidah," jelas dia.

Meski demikian, Bayu sepakat kebijakan pelarangan mudik yang dilakukan oleh pemerintah mengantisipasi adanya gelombang kedua pandemi dan kekhawatiran naiknya kasus Covid-19 seperti yang terjadi di India.

Meski sudah ada larangan mudik tetap ada saja warga yang memilih mudik jauh-jauh hari bahkan menerobos pos-pos penyekatan mudik.

"Pelarangan mudik susah dilakukan apalagi tanpa penjelasan dan komunikasi yang bagus dari pemerintah. Misalnya kenapa mudik dilarang tapi berwisata boleh?” kata dia.

Baca juga: Tips Redakan Stres ala Pakar IPB

Bagi warga yang terlanjur mudik di kampung halamannya, Bayu menyarankan agar dilakukan pengetatan di wilayah tujuan mudik.

Menurut dia, setiap yang mudik harus dilakukan tes Covid-19 sebanyak dua kali pada saat kedatangan dan dikarantina terlebih dahulu.

Pemantauan di kampung setempat

Selanjutnya ada penguatan sistem surveilans dan monitoring kasus di masing-masing wilayah terutama sampai tingkat RT/RW.

Apabila dilakukan sudah dilakukan deteksi dini dan diisolasi dengan cepat kasus yang muncul maka bisa ditekan penyebarannya.