Kompas.com - 16/04/2021, 16:42 WIB
Mendikbud Nadiem Makarim di Kantor Kemendikbud, Sabtu (30/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comMendikbud Nadiem Makarim di Kantor Kemendikbud, Sabtu (30/11/2019).
Penulis Dian Ihsan
|
Editor Dian Ihsan

KOMPAS.com - Sehubungan dengan terbitnya PP Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Kemendikbud menegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia memang selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menyatakan, PP Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan ini disusun dengan merujuk pada UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan substansi kurikulum wajib tertulis persis dengan UU tersebut.

Baca juga: Kemendikbud: Pancasila dan Bahasa Indonesia Masih Mata Kuliah Wajib

Namun, kata dia, pengaturan kurikulum wajib pendidikan tinggi telah diatur kembali dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan sepertinya perlu dipertegas.

"Kami senang dan mengapresiasi masukan dari masyarakat. Kami kembali menegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia memang selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum," ucap dia melansir laman Kemendikbud, Jumat (16/4/2021).

Dengan begitu, bilang dia, untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman lebih jauh, maka Kemendikbud akan mengajukan revisi PP SNP terkait substansi kurikulum wajib.

Dia mengaku, pengajuan revisi PP SNP merujuk kepada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kemudian juga merujuk kepada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

"Kami mengucapkan terima kasih atas atensi dari masyarakat dan sekaligus memohon restu agar proses harmonisasi bersama kementerian atau lembaga lain terkait revisi PP Nomor 57 tahun 2021 bisa berjalan dengan lancar dan segera selesai," ucap dia.

Presiden Jokowi resmi meneken PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Baca juga: Kemendikbud: Agama dan Pancasila Tetap Ada di Peta Jalan Pendidikan

Alasan peraturan itu dibuat, yakni guna memenuhi kebutuhan standar nasional dalam pendidikan di Indonesia, maka diperlukan untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X