Kompas.com - 14/09/2020, 15:28 WIB

KOMPAS.com - Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (PMPK Kemendikbud) Aswin Wihdiyanto mengatakan, masalah penyiapan sumber daya lewat pendidikan dan stigma pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) harus diproses secara berkelanjutan.

“Kami dari Kementerian Pendidikan dalam rangka penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) ini selalu berdinamika bersama-sama dengan teman-teman dari dunia usaha dan industri untuk berusaha meminimalisir gap yang terjadi,” jelas Aswin pada Kamis (10/9/2020).

Selaku fungsional perencana ahli madya dalam PMPK Kemendikbud, Aswin tidak mengesampingkan masih ada ketidakcocokan dari materi pendidikan dalam sekolah untuk ABK dengan kebutuhan di dunia kerja.

Baca juga: Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus, Praktisi PAUD: Fokus Pada Potensi

Maka dari itu Aswin menambahkan, Kemendikbud akan selalu memperbaiki dan mengembangkan kurikulum tersebut agar dapat sejalan dengan dunia kerja.

Mendekatkan sistem

Namun, usaha dari pemerintah saja tidak cukup. Aswin juga mengharapkan masyarakat dapat memandang ABK atau penyandang disabilitas secara inklusif.

“Walaupun kita mempersiapkan teknologi, mempersiapkan kurikulum, tetapi ketika dunia lain menganggap ini berbeda, ini merepotkan,” imbuhnya dalam web seminar di Zoom dan siaran langsung Facebook Save The Children Indonesia.

Dengan memandang ABK sebagai manusia yang sama dengan manusia lainnya, masyarakat pun bisa mendekatkan diri dengan membangun fasilitas.

“Inklusivitas itu kan prinsipnya bukan penyandang disabilitas yang harus mengikuti sistem, tetapi sistem yang harus dibuat sedemikian rupa untuk mendekat kepada mereka,” kata Aswin.

Berdasarkan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud, sebanyak 67,97 persen anak dengan disabilitas menyatakan sulit mengikuti pembelajaran online.

Selain itu, akses pendidikan yang terbatas saat pandemi COVID-19 membuat anak muda disabilitas yang memasuki usia kerja sulit mempersiapkan diri untuk mengembangkan keterampilannya.

Padahal data dari Badan Pusat Statistik pada 2019 menunjukkan masih ada 289 ribu angkatan kerja disabilitas yang pengangguran.

“Data ini juga belum merangkum berapa banyak orang yang dipecat saat pandemi,” jelas Khusnul Khuluq selaku youth specialist di Kerjabilitas.

Kesempatan setara

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.