Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/09/2020, 15:28 WIB
Elisabeth Diandra Sandi,
Yohanes Enggar Harususilo

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (PMPK Kemendikbud) Aswin Wihdiyanto mengatakan, masalah penyiapan sumber daya lewat pendidikan dan stigma pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) harus diproses secara berkelanjutan.

“Kami dari Kementerian Pendidikan dalam rangka penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) ini selalu berdinamika bersama-sama dengan teman-teman dari dunia usaha dan industri untuk berusaha meminimalisir gap yang terjadi,” jelas Aswin pada Kamis (10/9/2020).

Selaku fungsional perencana ahli madya dalam PMPK Kemendikbud, Aswin tidak mengesampingkan masih ada ketidakcocokan dari materi pendidikan dalam sekolah untuk ABK dengan kebutuhan di dunia kerja.

Baca juga: Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus, Praktisi PAUD: Fokus Pada Potensi

Maka dari itu Aswin menambahkan, Kemendikbud akan selalu memperbaiki dan mengembangkan kurikulum tersebut agar dapat sejalan dengan dunia kerja.

Mendekatkan sistem

Namun, usaha dari pemerintah saja tidak cukup. Aswin juga mengharapkan masyarakat dapat memandang ABK atau penyandang disabilitas secara inklusif.

“Walaupun kita mempersiapkan teknologi, mempersiapkan kurikulum, tetapi ketika dunia lain menganggap ini berbeda, ini merepotkan,” imbuhnya dalam web seminar di Zoom dan siaran langsung Facebook Save The Children Indonesia.

Dengan memandang ABK sebagai manusia yang sama dengan manusia lainnya, masyarakat pun bisa mendekatkan diri dengan membangun fasilitas.

“Inklusivitas itu kan prinsipnya bukan penyandang disabilitas yang harus mengikuti sistem, tetapi sistem yang harus dibuat sedemikian rupa untuk mendekat kepada mereka,” kata Aswin.

Berdasarkan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud, sebanyak 67,97 persen anak dengan disabilitas menyatakan sulit mengikuti pembelajaran online.

Selain itu, akses pendidikan yang terbatas saat pandemi COVID-19 membuat anak muda disabilitas yang memasuki usia kerja sulit mempersiapkan diri untuk mengembangkan keterampilannya.

Padahal data dari Badan Pusat Statistik pada 2019 menunjukkan masih ada 289 ribu angkatan kerja disabilitas yang pengangguran.

“Data ini juga belum merangkum berapa banyak orang yang dipecat saat pandemi,” jelas Khusnul Khuluq selaku youth specialist di Kerjabilitas.

Kesempatan setara

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com