Kemendikbud: Ini 4 Strategi Indonesia Tuntaskan Buta Aksara

KOMPAS.com - Sampai saat ini, beberapa daerah khususnya di wilayah 3T masih ada yang mengalami buta aksara. Di Indonesia, penduduk buta aksara paling tinggi masih berada di wilayah Papua.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase di Papua ialah 21,9 persen. Namun untuk secara nasional, persentase penduduk buta aksara pada 2019 ialah turun menjadi 1,78 persen.

Angka ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya (2018) yakni sebesar 1,93 persen. Data buta aksara ini berdasarkan usia 15-59 tahun.

Baca juga: Kemendikbud: Ini Persyaratan Dapat Subsidi Kuota Gratis bagi Mahasiswa

Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD-Dikdasmen) Kemendikbud, Jumeri dalam Bincang Pendidikan dan Kebudayaan secara virtual, Jumat (4/9/2020).

Adapun acara tersebut dalam rangka penyelenggaraan Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun 2020.

"Ada 6 wilayah yang perlu mendapat penekanan atau butuh perjuangan kuat untuk mengangkat ketertinggalan karena buta aksara," ujar Jumeri.

Adapun 6 daerah itu ialah:

1. Papua
2. NTB
3. NTT
4. Sulawesi Barat
5. Sulawesi Selatan
6. Kalimantan Barat

"Makin tinggi pendapatan, maka makin tinggi pula melek aksaranya. Jadi, buta aksara itu masih terkait dengan kemiskinan," kata Jumeri.

Untuk itulah, ada 4 strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menuntaskan buta aksara:

1. Pemutakhiran data buta aksara

Pada strategi ini, Kemendikbud bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Tentu tujuannya untuk memanfaatkan hasil pendataan yang dilakukan secara nasional.

"Kita memanfaatkan hasil pendataan nasional, jadi nanti dapat diukur capaiannya dan bisa untuk menentukan langkah yang tepat kedepannya," jelas Jumeri.

2. Strategi penuntasan

Layanan program pendidikan keaksaraan, terfokus pada daerah terpadat buta aksara.

Nantinya, akan ada sistem kluster pada wilayah tertentu agar bisa cepat dalam hal penuntasan buta aksara.

"Meski masih dalam masa pandemi, program ini akan terus berjalan dan kami berharap pada tahun 2023 tidak ada lagi wilayah yang buta aksara," terangnya.

3. Pengembangan jejaring dan sinergitas

Nantinya, akan ada sharing anggaran antara pusat dengan daerah, kemitraan PT, kerjasama dengan dinas terkait serta lembaga pendidikan non formal.

Menurut Jumeri, masyarakat yang sudah tidak buta aksara itu akan terus dijaga agar mereka bisa terus meningkatkan literasinya. Sebab, jika tidak ada tindak lanjut maka bisa kembali menjadi buta aksara.

"Untuk itulah diperlukan sinergitas, bisa lewat KKN tematik mahasiswa khusus untuk pemberantasan buta aksara," kata Jumeri.

4. Pengembangan program yang inovatif

Layanan program secara daring dan inovatif pendekatan, strategi, serta metode pembelajaran pendidikan keaksaraan.

Baca juga: Simak 10 Layanan Kemendikbud pada PJJ di Masa Pandemi

Maka dibutuhkan inovasi dalam layanan program secara daring. Terutama di tengah pandemi ini.