Hindari Kecurangan, Verifikasi PPDB Jateng Dibuat Berlapis

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merasa prihatin dengan banyaknya indikasi penggunaan data "aspal" alias asli tapi palsu, dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/ SMK Negeri di provinsi Jateng.

Ia memastikan akan melakukan pencoretan terhadap mereka yang berbuat curang.

Hal itu disampaikan saat melakukan inspeksi ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (25/6/2020) petang. Ganjar mengaku sangat intens memantau proses PPDB tahun ini.

“Saya melakukan evaluasi setiap hari. Dalam pantauan saya, problem yang banyak muncul adalah tentang Surat Keterangan Domisili (SKD)." kata Gubernur Ganjar dikutip dari Jatengprov.

Baca juga: Diduga SKD Aspal, Ribuan Calon Siswa Jawa Tengah Cabut Berkas

Data beralih

Ia melanjutkan, "data yang saya terima ada 13.834 pendaftar menggunakan (SKD), dan 1.007 (pendaftar) di antaranya beralih. Kalau beralih itu indikasinya dia merasa bersalah,” ucap Ganjar Pranowo.

Perlu diketahui, PPDB 2020-2021 jalur zonasi (berdasarkan jarak sekolah ke kantor kelurahan tempat tinggal) dijatah minimal 50 persen.

Diduga, banyak pendaftar menyiasatinya dengan meminta Surat Keterangan Domisili (SKD), sebagai pembuktian yang bersangkutan telah tinggal di zona tersebut selama minimal setahun.

Ganjar melanjutkan sempat menemukan kasus dari orangtua yang ngotot memasukan anaknya menggunakan SKD "aspal", asli tapi palsu. Bahkan, ia menelpon langsung dan mendapati kenyataan yang bersangkutan mengakui perbuatannya.

Ganjar menegaskan, per 25 Juni 2020 pendaftaran PPDB ditutup. Namun, proses verifikasi secara sistem tetap berjalan.

Sistem melakukan sortir terhadap data-data ganda dan mengeliminasinya. Selain itu, seleksi dilakukan oleh sekolah-sekolah, dengan melakukan verifikasi langsung.