Ganjar Pranowo: Jangan Gunakan Surat Keterangan Domisili "Aspal"!

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengingatkan calon siswa dan orangtua siswa untuk jujur dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020.

Terlebih dari laporan Dinas Pendidikan Jateng, banyak calon siswa yang menggunakan surat keterangan domisili (SKD), khususnya di beberapa sekolah favorit di Jawa Tengah.

Terkait penggunaan SKD, Ganjar meminta agar dilakukan validasi dan verifikasi sehingga tidak disalahgunakan hanya untuk masuk ke sekolah yang diinginkan. Jika memang ada yang terbukti melakukan pemalsuan, dirinya tidak segan untuk membawa ke ranah hukum.

Baca juga: Ganjar Pranowo Ingatkan Orangtua Jujur Saat Mengisi Data PPDB 2020

SKD asli tapi palsu

“Soal SKD ini, saya minta dicek secara serius mulai sekarang. Saya ingatkan, tolong jangan ajari anak kita untuk tidak jujur. Jangan gunakan SKD Aspal, asli tapi palsu karena dia tidak tinggal di situ” kata Ganjar usai rapat evaluasi PPDB SMA/SMK Negeri sederajat di dikutip dari jetengprov (23/6/2020).

Ia melanjutkan, “bukan tidak mungkin kalau ini masif (penggunaan SKD Aspal), saya gandeng kepolisian dan penegak hukum karena ini termasuk pemalsuan data,” Ujar Gubernur Jateng ini.

Ganjar meminta Disdik untuk mengerahkan semua guru yang ada di Jateng melakukan validasi dan verifikasi. Disdik juga diminta menggandeng Disdukcapil untuk memastikan kebenaran SKD itu.

“Didata berapa pendaftar yang pakai SKD, cek semuanya dengan benar. Gandeng Dukcapil untuk melakukan cleansing data agar ini benar-benar akurat,” tegas Gubernur Ganjar.

Tak hanya soal SKD, Ganjar juga mewanti-wanti adanya penggunaan sertifikat kejuaraan palsu. Untuk itu, pihaknya meminta Disdik jeli dan teliti dalam proses validasi serta verifikasi itu. “Kalau ditemukan, jangan segan untuk langsung mencopot. Karena ini soal integritas,” ucap Ganjar Pranowo.

Jalur afirmasi tenaga medis

Ia juga menyoroti soal jalur afirmasi anak tenaga medis yang bertugas dalam penanganan Covid-19. Ganjar menegaskan, jalur itu hanya khusus bagi anak tenaga medis saja.

“Jadi kami memfasilitasi pejuang covid, itu hanya untuk anak tenaga medis, tidak semuanya. Sekarang ada yang mengaku tim covid dan menggunakan itu, kan tidak." kata Ganjar.

Ia melanjutkan "misalnya saya sekarang ini juga masuk tim penanganan covid-19, tapi ya jangan kemudian saya mendaftarkan anak saya melalui jalur itu,” ujar Gubernur Ganjar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Jumeri mengatakan, penggunaan SKD banyak terjadi di sekolah-sekolah yang masih dipandang favorit. Pihaknya menegaskan akan melakukan pengecekan dengan teliti terkait kebenaran SKD itu.

“Misalnya di SMA 1 Semarang ada 103 orang pakai SKD, di SMA 2 Semarang ada 114 (orang menggunakan) SKD dan SMA 3 Semarang ada 139 (orang) yang menggunakan SKD,” ucap Jumeri.

Ia memastikan, semua pendaftar yang menggunakan SKD akan dicek kebenarannya. Pihaknya juga telah rapat dengan seluruh jajaran kepala sekolah se-Jateng terkait pengecekan ini.

“Nanti seluruh guru akan ditugaskan melakukan pengecekan. Tak hanya SKD, tapi juga persyaratan lain termasuk sertifikat kejuaraan,” tutup Jumeri.