Hindari Kecurangan, Verifikasi PPDB Jateng Dibuat Berlapis

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merasa prihatin dengan banyaknya indikasi penggunaan data "aspal" alias asli tapi palsu, dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/ SMK Negeri di provinsi Jateng.

Ia memastikan akan melakukan pencoretan terhadap mereka yang berbuat curang.

Hal itu disampaikan saat melakukan inspeksi ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (25/6/2020) petang. Ganjar mengaku sangat intens memantau proses PPDB tahun ini.

“Saya melakukan evaluasi setiap hari. Dalam pantauan saya, problem yang banyak muncul adalah tentang Surat Keterangan Domisili (SKD)." kata Gubernur Ganjar dikutip dari Jatengprov.

Data beralih

Ia melanjutkan, "data yang saya terima ada 13.834 pendaftar menggunakan (SKD), dan 1.007 (pendaftar) di antaranya beralih. Kalau beralih itu indikasinya dia merasa bersalah,” ucap Ganjar Pranowo.

Perlu diketahui, PPDB 2020-2021 jalur zonasi (berdasarkan jarak sekolah ke kantor kelurahan tempat tinggal) dijatah minimal 50 persen.

Diduga, banyak pendaftar menyiasatinya dengan meminta Surat Keterangan Domisili (SKD), sebagai pembuktian yang bersangkutan telah tinggal di zona tersebut selama minimal setahun.

Ganjar melanjutkan sempat menemukan kasus dari orangtua yang ngotot memasukan anaknya menggunakan SKD "aspal", asli tapi palsu. Bahkan, ia menelpon langsung dan mendapati kenyataan yang bersangkutan mengakui perbuatannya.

Ganjar menegaskan, per 25 Juni 2020 pendaftaran PPDB ditutup. Namun, proses verifikasi secara sistem tetap berjalan.

Sistem melakukan sortir terhadap data-data ganda dan mengeliminasinya. Selain itu, seleksi dilakukan oleh sekolah-sekolah, dengan melakukan verifikasi langsung.

“Cara-cara seperti ini adalah bagian yang mengkhawatirkan kalau punya calon siswa yang kurang berintegritas. Ini pasti bukan siswanya tapi orang tuanya. Itulah mengapa pendidikan tanggung jawab orang tua,” ungkap Gubernur Ganjar.

Verifikasi berlapis

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumeri mengatakan, verifikasi akan dilakukan secara berlapis.

Ia menyebut, verifikasi dilakukan dengan sistem dan verifikasi faktual pada 1-8 Juli 2020 saat daftar ulang.

“Verifikasi kami lakukan berulang double check (pada 22-30 Juni), kemudian tanggal 1-8 Juli kami lakukan verifikasi lagi. Apabila ditemukan ada kesalahan data maka akan di-kick,” tegas Jumeri.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, pendaftar PPDB 2020 mencapai 594.804 orang.

Sementara, daya tampung SMA dan SMK tahun ini adalah 208.215 orang, terdiri dari SMA 111.547 orang dan SMK 96.668 orang. Jumlah itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 216.156 orang.

Jumeri mengatakan, PPDB tahun ini sangat berat lantaran proses pelengkapan data dilakukan dengan daring.

Oleh karenanya, ia memperkirakan akan banyak warga yang protes. “Yang dicoret bisa saja menuntut, namun kita siap bila digugat,” tutup Jumeri.