Kompas.com - 17/06/2020, 15:43 WIB
Sejumlah pelajar Sekolah Dasar (SD) ditemani salah seorang wali murid mencari sinyal internet di puncak perbukitan, di Desa Suwatu, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (2/6/2020) pagi. KOMPAS.com/PUTHUT DWI PUTRANTO NUGROHOSejumlah pelajar Sekolah Dasar (SD) ditemani salah seorang wali murid mencari sinyal internet di puncak perbukitan, di Desa Suwatu, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (2/6/2020) pagi.

KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat meminta pemerintah menjamin kelompok masyarakat tidak mampu bisa mengikuti proses belajar mengajar di masa pandemi.

Bila kendala belajar di masa pandemi tidak bisa diatasi, dikhawatirkan akan mendorong angka putus sekolah di tahun ajaran ini.

Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2019, jumlah anak Indonesia yang tidak bersekolah mencapai 4,5 juta.

"Dengan wilayah zona merah dan kuning tercatat 94 persen, sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih menjadi beban bagi kelompok masyarakat tidak mampu," kata Lestari Moerdijat atau akrab disapa Ririe, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Ririe menyikapi Keputusan Bersama Empat Kementerian tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19, yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, Senin (15/6).

Baca juga: Mendikbud Nadiem Makarim: 429 Kota/Kabupen di Indonesia Dilarang Membuka Sekolah

Dalam panduan tersebut, menurut Rerie, memang dibuka peluang untuk diselenggarakan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah, khusus untuk sekolah yang berada di zona hijau.

Berdasarkan data yang disampaikan pada pengumuman tersebut, 94 persen peserta didik tinggal di 429 kabupaten/kota zona kuning, oranye dan merah Covid 19.

"Itu kan artinya sebagian besar sekolah di Tanah Air hanya menjalankan PJJ. Seharusnya panduan itu lebih merinci bagaimana PJJ bisa terlaksana dengan baik bagi semua sekolah di zona merah, kuning, oranye, di samping membuka sekolah di zona hijau," ujar Rerie.

Selain kelompok masyarakat tidak mampu, menurut Rerie, peserta didik di kelas akhir seperti kelas 3 SLTA, kelas 3 SLTP dan kelas 6 SD harus menjadi perhatian dalam proses pembelajaran di masa pandemi.

"Bila terjadi kesalahan dalam menangani kelompok masyarakat tidak mampu dan di kelas akhir, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan angka putus sekolah di tahun ajaran ini," ujarnya.

Baca juga: Sekolah di Zona Hijau, Nadiem: Sekolah Tak Bisa Paksa Siswa Pergi ke Sekolah

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X