Makin Mendesak, Papua Darurat Literasi dan Pelestarian Bahasa Daerah

KOMPAS.com - Hasil Asesmen Kompetensi Mininum (AKM) dalam Asesmen Nasional (AN) 2021 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami darurat literasi. Sebanyak satu dari dua peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi.

Hasil itu sejalan dengan capaian Program for International Student Assessment (PISA) yang menunjukkan bahwa skor literasi membaca peserta didik di Indonesia masih di bawah rata-rata peserta didik di negara Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan belum meningkat secara signifikan dalam 20 tahun terakhir.

Maka dari itu, diperlukan kualitas pembelajaran yang baik serta difasilitasi dengan ketersediaan dan pemanfaatan buku bacaan secara tepat untuk meningkatkan kompetensi literasi peserta didik Indonesia.

Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-23 Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia.

Program itu menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan bermutu disertai dengan pelatihan dan pendampingan untuk lebih dari 20.000 PAUD dan SD yang paling membutuhkan di Indonesia.

Menurut dimensi indikator literasi dalam Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca) 2019, Provinsi Papua dan Papua Barat selalu berada pada tingkatan terendah.

Indeks Alibaca itu meliputi dimensi kecakapan provinsi di Indonesia, dimensi akses provinsi, dimensi alternatif provinsi, dan dimensi budaya provinsi. 

Berdasarkan data, penerima buku SD di wilayah 3T di Provinsi Papua berjumlah 12 kota/kabupaten dan buku PAUD/TK sejumlah 23 kota/kabupaten.

Sementara itu, data penerima buku SD di wilayah 3T di Provinsi Papua Barat sebanyak 9 kabupaten dan penerima buku PAUD/TK sejumlah 8 kabupaten, dengan jumlah total 944.334 eksemplar buku yang terkirim ke 1.373 sekolah.

Kondisi geografis Papua yang begitu kompleks mengharuskan pengelolaan bahasa dan literasi di daerah tersebut harus digarap secara serius. Sejauh ini, di wilayah Papua hanya ada satu Unit Pelaksana Teknis (UPT), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa).

Dengan karakteristik geografis yang kompleks tersebut, seharusnya Papua memiliki lebih dari satu UPT untuk membantu menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Papua. Untuk itu, Badan Bahasa berencana membuka UPT di Papua Barat.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Badan Bahasa, Kemendikbud Ristek, dengan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) pada Jumat (7/7/2023) yang bertema "Perkembangan Peningkatan Literasi di wilayah Papua dan Pelestarian Bahasa Daerah di Papua".

Hal ini dilakukan sebagai wujud implementasi salah satu program Merdeka Belajar, yakni Revitalisasi Bahasa Daerah.

Mufti Makarim selaku Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan KSP menekankan urgensi upaya peningkatan literasi di Papua.

“Papua merupakan wilayah yang luasnya hampir 4 kali Pulau Jawa, dengan geografis yang kompleks dan penduduknya tidak mudah mengakses teknologi. Kita memerlukan konsolidasi lebih lanjut dengan koordinasi yang intens terkait Papua. Papua perlu perhatian yang mendesak,” ujar Mufti dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/7/2023).

Adapun pembagian tugas KSP yang berkenaan dengan Papua diampu oleh dua kedeputian, yaitu Kedeputian II yang mengampu bahasa dan Kedeputian V Koordinator Isu Papua.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, E Aminudin Aziz, menjelaskan bahwa ada tiga program unggulan Badan Bahasa yang meliputi Pelindungan Bahasa dan Sastra, Literasi Kebahasaan dan Kesasatraan, serta Internasionalisasi Bahasa Indonesia.

Aminudin juga menyampaikan sejumlah produk dan layanan yang dirancang dan disediakan oleh Badan Bahasa, antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), Penerjemahan Daring (Penjaring), Sistem Penyuntingan Berbahasa Indonesia (Sipebi), dan Layanan Ahli Bahasa.

“Kajian vitalitas 31 bahasa daerah dari sejumlah 428 bahasa daerah di Papua sudah berhasil diidentifikasi dengan hasil mulai kategori aman sejumlah 10 bahasa, rentan 7 bahasa, mengalami kemunduran 1 bahasa, terancam punah 10 bahasa, kritis 1 bahasa, dan punah sejumlah 2 bahasa,” tutur Aminudin.

Selain itu, ia juga menjelaskan tentang penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) di tingkat provinsi dan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional pada Februari 2023 sebagai upaya revitalisasi bahasa daerah di Papua.

Jumlah bahasa daerah yang menjadi obyek revitalisasi di Papua tahun 2023 sejumlah 9 bahasa daerah yang tersebar di 5 provinsi, 9 kabupaten/kota, meliputi bahasa Hatam, bahasa Kamoro, bahasa Moi, bahasa Tobati, bahasa Sentani, bahasa Biyekwok, bahasa Sobey, bahasa Biak, dan bahasa Imbuti/Marind.

Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan tersebut Jaleswari Pramodhawardani selaku Deputi V Kepala Staf Kepresidenan; Tenaga Ahli Utama dari Kedeputian V KSP yaitu Prof. Siti Ruhaini dan Dr. Theofransus Litaay; Tenaga Ahli Madya, Tenaga Ahli Muda, dan Terampil Kedeputian V KSP; dan Tiur sebagai perwakilan Kedeputian II yang membidangi Pembangunan Manusia.

Sementara itu, Kepala Badan Bahasa, E Aminudin Aziz, didampingi oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa, Imam Budi Utomo; Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, M Abdul Khak; serta Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Iwa Lukmana.