Anggaran Pendidikan dan Upaya Perbaikan Kualitas Pendidikan Kejuruan

Kualitas SDM tentu terkait erat dengan pendidikan. Sejak 2009, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen APBN untuk anggaran pendidikan.

Besaran alokasi itu merupakan mandatory spending, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Ketentuan mandatory spending ini berarti semakin besar APBN semakin besar pula yang dialokasikan untuk anggaran pendidikan.

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat menghasilkan output berupa SDM yang berkualitas, yang selanjutnya akan menjadi input yang dibutuhkan dunia usaha sebagai tenaga kerja yang kompeten.

Di Indonesia, terdapat lembaga pendidikan formal yang mengajarkan keterampilan khusus, baik di tingkat pendidikan menengah maupun tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan vokasi ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang siap bekerja sehingga cepat diserap pasar kerja.

Mengatasi mismatch dengan link and match

Namun berdasarkan data tingkat pengangguran menurut pendidikan untuk periode Februari 2020 – Februari 2022 (Badan Pusat Statistik, 2022), jumlah pengangguran lulusan SMK menduduki peringkat pertama selama tiga tahun berturut-turut. Tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK merupakan indikasi bahwa terdapat mismatch antara keterampilan yang dimiliki lulusan SMK dengan apa yang dibutuhkan dunia usaha.

Pendidikan dan ketenagakerjaan juga menjadi bahasan dalam Presidensi G20 di Indonesia yang berakhir pada Rabu (16/11/2022). Salah satu topik yang dibahas dalam Presidensi G20 adalah penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan sebagai bagian dari pembahasan isu transformasi digital.

Saat ini, penggunaan teknologi digital di segala sektor kehidupan tak dapat dihindarkan. Dunia industri khususnya sangat cepat beradaptasi dengan digitalisasi.

Digitalisasi layaknya dua sisi mata uang. Digitalisasi berdampak positif pada efisiensi produksi. Akan tetapi, hal ini kemudian berdampak pada menurunnya permintaan akan tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian.

Karena itu, lembaga pendidikan baik formal maupun informal ke depan harus dapat mempersiapkan para lulusannya untuk menjadi tenaga kerja yang memiliki hard skill dan soft skill yang dapat mendukung mereka untuk bersaing di tingkat global.

Pemerintah berupaya mengatasi mismatch yang terjadi antara pendidikan vokasi, dalam hal ini SMK, dengan dunia usaha melalui penguatan program link and match antara kurikulum dan sistem pendidikan dengan pasar tenaga kerja.

Program link and match hendaknya digunakan sebagai sarana penggalian kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Dengan demikian diharapkan terjadi pergeseran paradigma orientasi pendidikan, dari supply minded menjadi demand minded (kebutuhan pasar).

Lebih lanjut, konsep link and match sejatinya merupakan hubungan mutualisme antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Di satu sisi, keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan pendidikan vokasi akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Di sisi lain, keberhasilan sistem pendidikan vokasi akan memberikan manfaat bagi dunia usaha melalui tersedianya tenaga-tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja. Agar program link and match mencapai hasil yang diharapkan, dunia pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah perlu bekerja bersama.

Beberapa syarat

Terdapat beberapa syarat agar program ini berhasil dilaksanakan (Kemdikbud, 2020). Pertama, perlu adanya sinkronisasi antara kurikulum SMK dengan industri secara periodik, agar pendidikan yang diajarkan pada SMK bisa selalu update dengan keahlian yang dibutuhkan oleh dunia industri.

Menyongsong era Society 5.0, hal terpenting dari sinkronisasi kurikulum ini adalah penguasaan teknologi yang saat ini dipergunakan industri.

Kedua, perlu adanya guru tamu dari dunia industri dengan waktu pengajaran yang cukup, yang bertujuan untuk transfer ilmu dan pengalaman dari pihak yang sudah terjun langsung dalam dunia industri, serta untuk memotivasi peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

Ketiga, mengadakan program magang kepada siswa SMK pada industri terkait, agar para siswa SMK dapat menerapkan keilmuan dan kompetensi yang didapat selama di bangku sekolah pada industri kerja secara langsung.

Magang juga bertujuan mempersiapkan para pelajar untuk dapat masuk ke dunia kerja dan bisa mengetahui keterampilan apa yang dibutuhkan dunia industri.

Keempat, adanya sertifikasi kompetensi karena kompetensi merupakan hal yang sangat penting bagi lulusan SMK untuk dapat masuk ke dunia kerja. Sertifikat kompetensi menjadi bukti bahwa keahlian yang dimiliki pelajar sesuai dengan standar yang berlaku di dunia kerja.

Terakhir, adanya komitmen dari dunia industri untuk menyerap lulusan SMK. Dengan adanya komitmen dari dunia industri maka ada kepastian bahwa sebagian besar lulusan SMK akan dapat terserap dalam dunia industri, hal ini akan menambah daya tarik bagi pelajar untuk memilih pendidikan kejuruan.

Untuk meningkatkan keterserapan lulusan SMK, pemerintah perlu mengkaji ulang beberapa hal terkait pendidikan kejuruan yang diselenggarakan SMK. Berdasarkan data Kemdikbud, saat ini terdapat lebih dari 14 ribu SMK negeri dan swasta di Indonesia yang dibagi sesuai kategori bidang dan program keahlian yang diajarkan.

Hal pertama yang perlu ditinjau adalah validitas prospek ketenagakerjaan bidang dan program keahlian yang saat ini diajarkan di SMK. Apabila prospeknya rendah, maka perlu dipertimbangkan diskontinuitas program keahlian terkait beserta alternatif solusi untuk siswa/i eksisting program dimaksud.

Sebaliknya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan penyelenggaraan pendidikan program keahlian baru yang saat ini belum ada tetapi prospek ketenagakerjaannya tinggi.

Ketiga, pemerintah perlu memilah bidang dan program keahlian yang bersifat umum dengan yang bersifat khusus, kemudian mengkaji kesesuaian lokasi penyelenggaraan pendidikan dengan jenis pendidikan keahlian khusus yang dibutuhkan di daerah tersebut.

Hal ini menjadi penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi alam yang berbeda yang selanjutnya memengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah.

Contohnya, bidang keahlian kesehatan bersifat umum, sedangkan bidang keahlian kemaritiman bersifat khusus. Tenaga kesehatan yang kompeten dibutuhkan di seluruh penjuru Indonesia, dengan demikian perlu ada SMK bidang kesehatan di setiap daerah. Sementara itu, untuk daerah pesisir pantai yang mayoritas penduduknya nelayan, perlu adanya SMK dengan program keahlian perikanan atau pengolahan hasil perikanan.

Upaya perbaikan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, diharapkan dapat sejalan dengan besarnya porsi anggaran pendidikan yang dialokasikan pada APBN. Alokasi anggaran untuk perbaikan pendidikan vokasi diharapkan dapat menjadi prioritas pemerintah dan anggaran digunakan secara optimal oleh pemerintah terutama dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta penyediaan fasilitas penunjang pendidikan secara merata di seluruh Indonesia.