Di G20 Empower, 4 Menteri Dukung Perempuan Kembangkan UMKM Indonesia

KOMPAS.com - Upaya peningkatan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan penerapan kesetaraan gender mendapatkan dukungan dari empat kementerian.

Dalam pertemuan G20 EMPOWER di Yogyakarta, sebanyak 4 menteri, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Menteri BUMN, sepakat kontribusi UMKM pada perekonomi negara selama pandemi dan masa pemulihan pasca pandemi sangat besar.

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengatakan, UMKM terbukti dapat memberikan kontribusi hingga 40 persen dari pendapatan nasional di negara berkembang dan mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Menurut dia, pengembangan UMKM merupakan prioritas tinggi bagi banyak negara di seluruh dunia, karena mereka dapat berkontribusi hingga 40 persen dari pendapatan nasional di negara berkembang.

Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat memberikan perhatian besar untuk UMKM yang dikelola perempuan, tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat.

"Seperti pelatihan kewirausahaan berperspektif gender adalah salah satu program yang paling sukses untuk pemberdayaan perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bermitra dengan sektor swasta untuk memberikan pelatihan digital bagi pengusaha perempuan," kata dia dalam keterangan resminya, Sabtu (21/5/2022).

Selain itu juga diselenggarakan pelatihan literasi digital dan bisnis untuk perempuan di industri rumah tangga, seperti literasi digital dan keuangan, keterampilan operasional, dan akses pasar.

Guna memperkuat UMKM Perempuan tersebut, Bintang menambahkan, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan Strategi Nasional Inklusi Keuangan Perempuan, yang diakui oleh The Asian Development Bank (ADB) sebagai yang pertama dan satu-satunya di dunia.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memaparkan, berdasarkan riset, pandemi paling mempengaruhi pengusaha perempuan, dengan mencapai angka 76 persen, karena perempuan harus bekerja dari rumah.

"Di Indonesia, UMKM berkontribusi terhadap 60 persen pendapatan nasional, dan 64 persen dari 64 juta UMKM dimiliki oleh perempuan. Karena itu, saat dunia berupaya melakukan pemulihan pascapandemi dan mengurangi dampak pandemi terhadap bisnis, termasuk pemulihan terhadap bisnis yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan," katanya.

Kementerian Koperasi dan UKM, lanjut Teten, pada Maret 2022 menyelenggarakan Seminar Pemberdayaan Wirausaha Perempuan Melalui Bisnis Inklusif sebagai side event G20.

Acara itu mengadopsi tiga rekomendasi kebijakan berwawasan ke depan yang dapat memperkuat komitmen aksi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam membangun kembali produktivitas perempuan, khususnya pada UMKM yang dimiliki dan dipimpin oleh wanita.

Rekomendasi pertama, pentingnya meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan investor untuk mendukung wirausaha perempuan.

Kedua, mendorong kebijakan di bidang keuangan dan infrastruktur yang sensitif gender dan memberikan akses pendanaan dan legalitas.

Ketiga, meningkatkan program literasi digital keuangan bagi pengusaha perempuan untuk meningkatkan kesiapan investasi,” kata Menteri Teten.

Menurut Co-Chair G20 Empower Rina Prihatiningsih, hasil dari pertemuan kedua G20 Empower beserta dengan hasil dari pertemuan pertama dan ketiga nanti akan menjadi bagian dari komunike untuk G20 Empower Presidensi Indonesia.

Hasil yang diharapkan dari pertemuan di Yogyakarta, yakni:

1. Rancangan rekomendasi tindakan yang harus diambil oleh sektor swasta untuk mendukung pertumbuhan UMKM Perempuan.

2. Rancangan dukungan yang diminta dari pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pertumbuhan UMKM perempuan.

Selain itu, pertemuan G20 EMPOWER kali ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah di luar berbagai rekomendasi yang diberikan.

Pertama, membuka wawasan berbagai kalangan, terutama pemerintah dan swasta tentang pentingnya peran dan kepemimpin perempuan dalam usaha kecil dan menengah.

Lalu, pada pertemuan ini membahas mengenai membangun kembali produktivitas kaum perempuan pascapandemi.

"Pembahasan akan berkisar pada mengapa pemerintah perlu untuk meningkatkan kembali produktivitas perempuan pascapandemi, serta bagaimana sektor swasta dapat mendorong produktivitas perempuan pascapandemi tersebut," ucap dia yang juga Ketua Komite Tetap Bidang Pendidikan Iwapi ini.

Lanjut dia menyatakan, dalam krisis ekonomi tahun 1998 pengusaha perempuan UKM masih bisa bertahan dan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian, tapi saat pandemi Covid-19 banyak yang tumbang sehingga saat ini merupakan momen yang tepat untuk membangkitkan lagi pengusaha perempuan UKM.

Dia mengatakan, perlu ada kolaborasi yang erat antara pemerintah dan swasta dalam mendorong pengusaha perempuan dalam menjalankan usahanya, mengingat saat ini tidak sedikit perempuan yang juga menjadi tulang punggung perekonomian keluarga.

"Di Indonesia sebesar 43 persen UKM formal dimiliki perempuan dan berkontribusi untuk 9,1 persen total PDB," tukas Rinawati.