Kata dan Fakta: Menguji Sejumlah Pernyataan Mahfud MD dalam Debat Cawapres

Pembangunan IKN direncanakan puluhan tahun 

Mahfud MD mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara baru dilaksanakan setelah puluhan tahun menjadi rencana.

Hal ini dikatakan Mahfud ketika mempertanyakan rencana calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membangun 40 kota selevel Jakarta jika terpilih menjadi wakil presiden. 

"Pak Imin, saya agak kaget juga mau membangun 40 kita selevel Jakarta, apa itu bisa dilaksanakan lima tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun?" kata Mahfud. 

"Ini IKN saja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan, itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji, belum ada yang melaksanakan. Lalu kalau saudara (punya rencana) 40 (kota), luar biasa menurut saya 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan," tuturnya.

Faktanya:

Presiden Jokowi mengatakan, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah digagas sejak lama. Dia menyatakan, gagasan itu sudah ada sejak zaman Presiden pertama RI, Soekarno. 

Kendati demikian, klaim rencana pembangunan Ibu Kota Negara ada sejak zaman Soekarno sempat dibantah oleh sejarawan JJ Rizal.

Menurut Rizal, Soekarno memang pernah menyambangi lokasi yang sekarang disebut Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Namun, menurut dia klaim Soekarno datang ke Palangkaraya untuk menjadikannya lokasi baru ibu kota tidak tepat.

Rizal menyatakan, saat itu Soekarno berkeinginan membagi beban Jakarta, namun pada akhirnya Soekarno menetapkan Jakarta sebagai ibu kota.

Sejumlah data sejarah juga tidak ada yang memperlihatkan pernyataan Soekarno ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Selengkapnya baca di sini.

Korupsi besar-besaran pada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif

Mahfud MD mengatakan, berdasarkan data Transparency International korupsi di Indonesia terjadi korupsi besar-besaran. Bahkan, korupsi secara besar-besaran itu terjadi di Indonesia pada tiga ranah trias politica, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

"Berdasarkan hasil CG Transparency International, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran," kata Mahfud.

Faktanya:

Berdasarkan laporan Transparency International pada 31 Januari 2023, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 memang mengalami penurunan di angka 34. Skor itu menurun jika dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 38. 

Sekretaris Jenderal Transparency International (TII) Danang Widoyoko mengungkapkan, penurunan IPK Indonesia pada 2022 menunjukkan bahwa strategi dan program pemberantasan korupsi tidak efektif.

Menurut dia, stagnasi pencegahan korupsi politik dan korupsi peradilan berkontribusi pada turunnya skor dan peringkat Indonesia.

Sementara itu data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tahun 2004 hingga 2003, terdapat penindakan terhadap 344 anggota legislatif, yaitu DPR dan DPRD.

Kemudian di sektor eksekutif, ada 38 kepala lembaga dan menteri yang kena penindakan KPK dalam kasus korupsi. Untuk tingkat yudikatif, KPK melakukan penindakan terhadap 31 hakim dan pejabat di lingkup kehakiman. 

Selengkapnya baca di sini.