Cara Aktivasi IKD untuk Akses Layanan Publik, Bansos, dan SIM Online

KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan segera mengimplementasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital untuk sejumlah layanan publik. 

IKD atau Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital.

IKD dapat diakses melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Pada dasarnya, IKD adalah versi digital dari e-KTP.

Baca juga: Sudah Ada E-KTP, Kenapa Pemerintah Terapkan IKD? Ini Jawaban Dukcapil

Baca juga: Mulai Diterapkan Bertahap, Simak Cara Aktivasi E-KTP Jadi IKD

IKD berlaku mulai Juni 2024

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Teguh Setyabudi memastikan, IKD rencananya akan mulai digunakan pada Juni 2024.

Hingga saat ini, IKD telah terinstal di perangkat penduduk Indonesia sebanyak lebih dari 8,2 juta. Teguh berharap, IKD akan terus ditingkatkan baik dari sisi jumlah pengguna maupun dari sisi pemanfaatannya.

"Diharapkan bulan Juni 2024 sudah selesai dan dapat diimplementasikan," kata Teguh kepada Kompas.com, Kamis (29/2/2024). 

Manfaat IKD

Teguh juga menyampaikan, IKD akan diperlukan untuk mengakses 9 layanan publik.

Pihaknya sedang berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar IKD diintergrasikan dengan 9 layanan SPBE Prioritas, mulai dari kependudukan hingga bantuan sosial (bansos).

Adapun 9 layanan publik yang membutuhkan IKD di antaranya:

1. Layanan kesehatan dalam Satu Sehat
2. Layanan bansos
3. Layanan pembuatan SIM online
4. Layanan administrasi kependudukan
5. Layanan pendidikan
6. Layanan transaksi keuangan negara
7. Layanan administrasi pemerintahan
8. Layanan portal pelayanan publik
9. Layanan satu data Indonesia.

Baca juga: Punya E-KTP tapi Tidak Buat IKD, Apakah Ada Sanksi dan Risikonya?