Rincian Besaran THR PNS 2023 dan Waktu Pembayarannya

KOMPAS.com - Salah satu yang ditunggu-tunggu oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri dan pensiunan PNS adalah cairnya tunjangan hari raya (THR).

THR adalah pendapatan yang wajib diberikan oleh pemberi kerja di luar gaji atau non upah menjelang hari raya keagamaan di Indonesia.

Menjelang Lebaran ini Kementerian Keuangan RI telah mengalokasikan dalam APBN tahun anggaran 2023 sebesar Rp 11,7 triliun untuk membayar THR bagi PNS. 

Sementara untuk ASN di daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dialokasikan sebesar Rp 17,4 triliun melalui dana umum.

"Untuk pemerintah daerah dapat menambahkan dari masing-masing APBD tahun 2023 sesuai kemampuan APBD masing-masing pemerintah daerah," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dikutip dari Kompas.com (29/3/2023).

Bagi pensiunan ASN dan penerima pensiunan, sumber dana pembayaran THR-nya berasal dari Bendahara Umum Negara sebesar Rp 9,8 triliun.

Lantas, kapan THR ASN akan cair dan berapa besarannya?

Baca juga: THR 2023 Wajib Dibayarkan, Ini Sanksi bagi Perusahaan Bandel

Kapan THR ASN Cair?

Terkait kapan waktu pencairan THR bagi ASN, Sri Mulyani mengatakan, pencairan akan dilakukan mulai H-10 Lebaran.

"Untuk pencairan THR ini akan dimulai pada H-10 dari hari raya Idul Fitri. Jadi, kira-kira tanggal 4 April 2023 sudah dicairkan," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menyampaikan, pengaturan pencairan THR ASN tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 yang mengatur THR dan gaji ke-13.

Besaran THR ASN

THR 2023 besaranya akan terdiri dari komponen gaji pokok atau pensiunan pokok, tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok.

Tunjangan yang melekat pada gaji tersebut terdiri dari:

• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan struktural fungsional
• Tunjangan umum lainnya.

Selain itu, tahun ini juga akan diberikan tunjangan kinerja sebesar 50 persen sebagaimana tahun 2022 lalu.

"Seperti tahun 2022, maka THR tahun ini juga ditambahkan komponen 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang memang mendapatkan tunjangan kinerja," kata Sri Mulyani. 

Komponen THR ini juga akan berlaku bagi ASN daerah yang terdiri dari gaji dan pensiunan pokok, tunjangan melekat dan 50 persen tunjangan kerja.

"Sebagai instansi pemerintah daerah paling banyak 50 persen tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan dari fiskal daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," lanjut Sri Mulyani.