Xi Jinping Menjabat Ketiga Kalinya, Berapa Batas Maksimal Pencalonan Presiden China?

KOMPAS.com - Xi Jinping kembali menjabat sebagai presiden China untuk periode ketiga.

Ini menjadikannya sebagai penguasa China paling kuat sejak Mao Zedong.

Kepastian Xi sebagai presiden China untuk ketiga kalinya datang dari Kongres Partai Komunis China yang digelar setiap lima tahun sekali.

Tujuan kongres itu adalah memilih orang-orang yang akan duduk di peran kepemimpinan puncak untuk lima tahun ke depan.

Lantas, berapa batas maksimal pencalonan presiden di China?

Dikutip dari BBC, China telah menyetujui penghapusan batas dua masa jabatan kepresidenan pada 2018.

Baca juga: Resmi, Xi Jinping Amankan Masa Jabatan Ketiga, Penguasa China Terkuat Sejak Mao Zedong

Dengan penghapusan dua masa jabatan presiden ini, memungkinkan Xi Jinping untuk tetap berkuasa seumur hidup.

Perubahan konstitusi tersebut disahkan oleh sidang tahunan parlemen, Kongres Rakyat Nasional.

Dua delegasi memberikan suara menentang perubahan dan tiga abstain, dari 2.964 suara.

Padahal, China telah memberlakukan batasan dua masa jabatan pada presidennya sejak 1990-an.

Namun, Xi menentang tradisi menghadirkan calon pengganti.

Sebaliknya, ia mengonsolidasikan kekuatan politiknya saat partai memilih untuk mengabadikan nama dan ideologi politiknya dalam konstitusi partai.

Di atas kertas, kongres adalah badan legislatif paling kuat di China, mirip dengan parlemen di negara lain.

Baca juga: Putin dan Kim Jong Un Beri Selamat ke Xi Jinping, Ini yang Disampaikan

Di bawah kepemimpinan Xi, China menjadi semakin kaya dan kuat, dikutip dari Sky News.

Visi ultra-nasionalis telah membuatnya lebih tegas terhadap panggung asing dan tidak menyesal tentang pengaruhnya.

Namun dalam sepuluh tahun kekuasaannya, Presiden Xi juga telah memusatkan sebagian besar kekuasaan di dalam negara bagian dan partai di bawah kendalinya.

Ia juga telah membersihkan saingan dan meredam perbedaan pendapat.

Orang-orang di China semakin diawasi dan disensor, sementara jurnalis, pengacara, dan kelompok masyarakat sipil sebagian besar dibungkam.

Para ahli mengatakan, sekarang ini membutuhkan gempa politik untuk menggulingkannya, sesuatu yang terasa semakin tidak mungkin.