Kebijakan Self-Sufficiency Jepang di Indonesia

KOMPAS.com – Self-Sufficiency merupakan suatu kebijakan yang diterapkan Jepang pada Perang Dunia II.

Self-sufficiency atau swasembada, dimaksudkan untuk memenuhi akomodasi Jepang pada Perang Dunia II.

Kebijakan ini memang biasanya diterapkan oleh negara-negara yang sedang terlibat dalam perang untuk mencukupi kebutuhan akomodasi perang di tengah ketidakstabilan negara.

Baca juga: Latar Belakang Pendudukan Jepang di Indonesia

Politik Ekonomi Desentralisasi

Dalam hal penerapan ekonomi desentralisasi, Jepang membebani pulau Jawa dengan dua macam tugas ekonomi.

Kala itu Pulau Jawa harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Di sisi lain ia juga harus memproduksi kebutuhan perang Jepang.

Tentunya kebijakan ini menjadikan tingkat kesejahteraan rakyat di ambang pilu, sebab kesedian komoditas sangat terbatas.

Baca juga: Ekonomi Perang di Masa Pendudukan Jepang

Penguasaan Produksi dan Perdagangan

Untuk menguatkan kecukupan atas kebutuhan perang, Jepang menguasai aset-aset produksi sandang, pangan, dan papan.

Melalui Gunseikan (kepala militer), setiap perkebunan dan pabrik-pabrik dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah Jepang.

Perkebunan-perkebunan yang dinilai tidak terlalu dibutuhkan ketika peperangan, seperti kopi, teh dan tembakau, diganti dengan tanaman lainnya yang lebih dibutuhkan untuk perang.

Baca juga: Kondisi Bangsa Indonesia di Masa Pendudukan Jepang

Selain itu, beberapa pabrik juga dirombak oleh Jepang dan dialihfungsikan sebagai pabrik senjata.

Dalam hal perdagangan, harga barang ditentukan oleh Jepang. Rakyat Indonesia sangat dibatasi dalam perdagangan.

Rakyat Indonesia juga wajib menyetor bahan pangan kepada pemerintah Jepang seperti gandum, padi, dan bahan pokok lainnya.

Menjelang Kekalahan Jepang dalam Perang

Pada tahun 1944, geliat keterdesakan Jepang dalam Perang Dunia II mulai terlihat. Untuk mengatasi hal tersebut, Jepang semakin menekan rakyat Indonesia agar lebih produktif.

Jepang kala itu mulai menyusun strategi perang melalui cara gerilya. Keputusan tersebut tentu semakin menekan kebutuhan bahan pokok.

Rakyat dipaksa untuk meningkatkan produksi dan seoran padinya. Padahal sejak 1942, kondisi beras di Jawa sudah mengkhawatirkan.

Baca juga: Kerja Rodi dan Romusha, Kerja Paksa Zaman Penjajahan

Rakyat yang juga tidak bisa bertindak banyak tersebut harus bekerja di luar kemampuan. Tidak saja sibuk meningkatkan produksi padi, mereka juga harus ikut kerja paksa atau romusha.

Oleh sebab itu, banyak korban jiwa akibat kebijakan Self-Sufficiency Jepang atas bangsa Indonesia.

Baca juga: Kinrohosi, Kebijakan Jepang yang Menyerupai Romusha