Upaya Pembebasan Irian Barat oleh Kabinet Natsir

KOMPAS.com – Polemik sengekta Irian Barat muncul tatkala Indonesia dan Belanda menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949.

Belanda menyatakan bahwasannya Indonesia tidak memiliki hak yang sah atas kepemilikan Irian Barat, dan Belanda sangat perlu wilayah itu. Tentunya alasan ini sangatlah politis.

Karena itu kemudian masalah Irian Barat menjadi isu penting dalam langkah politik pemerintah Indonesia.

Setelah Indonesia membatalkan sepihak perjanjian KMB tentang bentuk negara Indonesia sebagai negara serikat atau federal pada 17 Agustus 1950, Soekarno segera membentuk Kabinet Natsir.

Kabinet Natsir ditunjuk untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyelesaikan permasalahan Irian Barat secepatnya.

Baca juga: Kabinet Natsir: Latar Belakang, Susunan, Program Kerja, dan Pergantian

Kabinet Natsir (September 1950 - Maret 1951)

Sepanjang diberlakukannya sistem pemerintahan demokrasi liberal terdapat tujuh kabinet yang mengemban amanat menjalankan roda pemerintahan Indonesia.

Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang mengemban tanggung jawab menjalan roda pemerintahan Indonesia dalam sistem Demokrasi Liberal.

Adapun program kerja yang dilahirkan oleh Kabinet Natsir ada delapan poin, satu diantaranya adalah menyelesaikan Irian Barat dalam tahun ini juga (1950).

Karena itu Natsir langsung membentuk panitia teknis untuk penyelesaian Irian Barat pada tanggal 16 Oktober 1950 yang diketuai oleh Dr. Soeparmo dengan 9 anggotanya.

Baca juga: Jatuhnya Kabinet Natsir

Upaya Pembebasan Irian Barat I

Pada tanggal 4 Desember 1950 diselenggarakan konferensi di Den Haag Belanda yang tidak lain adalah untuk membahas sengketa Irian Barat.

Kala itu Kabinet Natsir mengirimkan Mr. Mohammad Roem sebagai pemimpin delegasi Indonesia di perundingan.

Perundingan tersebut berjalan alot dan pelik, Belanda tetap tidak mengamini keinginan Indonesia untuk mengambil Irian Barat sebagai bagian dari kedaulatan.

Alasan Belanda adalah keyakinan atas Irian Barat yang bukan bagian Indonesia, hal ini didasari atas perbedaan ras, etnografi, dan budaya.

Baca juga: Kabinet Indonesia Masa Demokrasi Liberal

Upaya Pembebasan Irian Barat II

Satu minggu pasca perundingan Den Haag, tepatnya pada Tanggal 11 Desember 1950, delegasi Indonesia kembali berunding kepada Belanda.

Kala ini Indonesia menawarkan tujuh pasal sebagai pertimabngan bagi Belanda supaya bersedia menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Berikut tujuh poin tersebut.