Riwayat "Soft Diplomacy", Alternatif Kolaborasi Hubungan Internasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Soft diplomacy atau diplomasi lunak atau kekuatan lunak (soft power) adalah hal yang menjadi bagian penting dalam hubungan internasional.

Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Joseph S Nye Junior menjadi salah satu tokoh yang memperkenalkan riwayat soft diplomacy atau diplomasi lunak atau kekuatan lunak (soft power).

Pada karya buku Joseph S Nye bertajuk Soft Power: The Means To Success In World Politics edisi 2005, termaktub bahwa soft diplomacy terlaksana melalui pendekatan sosial dan kebudayaan.

KOMPAS.com/Vanya Karunia Mulia Putri Mengapa pengakuan dari negara lain menjadi syarat penting berdirinya sebuah negara? Karena pengakuan merupakan hal terpenting dalam menjalin hubungan internasional.

Baca juga: Resolusi PBB Akan Desak Rusia Bertanggung Jawab Bayar Ganti Rugi Kehancuran di Ukraina

Soft diplomacy atau diplomasi lunak atau kekuatan lunak (soft power) dipilih sebagai alternatif kolaborasi hubungan internasional.

Ciri khas soft diplomacy antara lain tidak bersifat memaksa.

Sebaliknya, hard diplomacy atau diplomasi keras, misalnya, dengan penggunaan kekuatan senjata, selalu punya sifat memaksa.

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyebut tiga pidato Presiden Soekarno sebagai Tiga Tinta Emas Abad 20. Tiga pidato tersebut berjudul Unity in Diversity Asia Africa saat Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 18-24 April tahun 1955 di Bandung, pidato berjudul To Build The World a New pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1960 dan New Emerging Forces pada Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok di Beograd, Serbia, tahun 1961.

Iklim

YouTube.com/Wakil Presiden Republik Indonesia Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Parties (COP) ke-27 di Sharm El Sheikh, Mesir, Senin (7/11/2022).

Pengelolaan iklim dunia secara bersama juga menjadi bagian dari soft diplomacy atau diplomasi lunak.

Indonesia ikut ambil bagian pada soft diplomacy melalui peran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

BPDLH pada informasi per 11 November 2022 menyebut dirinya sebagai bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

BPDLH punya mandat mengelola dana dari pelbagai sumber untuk pembiayaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

ABC INDONESIA Greta Thunberg menjadi kritikus Konferensi Perubahan Iklim PBB, dengan dimulainya COP27 akhir pekan ini.

BPDLH juga punya mandat pada pengendalian dan penanganan dampak perubahan iklim di berbagai sektor.

Mandat BPDLH ini ada di dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

Catatan menunjukkan, setiap tahun ada pertemuan sekitar 190 negara tentang perubahan iklim berikut merekap pencapaian penanganan menghadapi perubahan iklim di setiap negara.

BPDLH berdiri sejak 2019.

FREEPIK/UNITONEVECTOR Ilustrasi.

BPDLH aktif ikut serta dalam pertemuan tentang perubahan iklim internasional sejak 2021.

Termutakhir, BPDLH aktif ikut serta di rangkaian COP (Conference of The Parties) 27 UNFCCC (United Nations for Climate Change Conference) di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada 6-18 November 2022.