Peran Indonesia dalam Penyelesaian Masalah Kamboja

KOMPAS.com - Kamboja adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang mengalami konflik cukup panjang, yakni antara 1955-1979.

Awalnya, Kamboja diduduki oleh Perancis, dan berhasil mendapat kedaulatan pada 1945 melalui Konferensi Jenewa.

Pada saat itu, pemerintah Kamboja dikuasai oleh Kerajaan Sihanouk, yang kemudian digulingkan oleh Perdana Menteri Lon Nol dalam sebuah kudeta untuk menggantinya dengan Republik pro-Amerika.

Peristiwa itulah yang menjadi awal terjadinya konflik Kamboja yang berkepanjangan dan menelan jutaan nyawa.

Untuk menyelesaikan konflik ini, Kamboja mendapat bantuan dari negara lain, salah satunya Indonesia.

Lantas, apa peran Indonesia dalam penyelesaian kasus di Kamboja?

Baca juga: Sejarah Konflik di Kamboja (1955-1979)

Mengadakan Jakarta Informal Meeting

Peran Indonesia sebagai anggota ASEAN dalam membantu menyelesaikan masalah Kamboja adalah menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting (JIM).

Jakarta Informal Meeting (JIM) adalah sebuah perundingan perdamaian antara Kamboja dengan Vietnam yang dibantu oleh Indonesia.

JIM dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada Juli 1987 dan Februari 1989 di Jakarta.

Hasil dari JIM I adalah tercapainya gencatan senjata setelah Kamboja dan Vietnam dipertemukan.

Selain itu, Vietnam bersedia menarik pasukannya dari Kamboja dan diturunkannya pasukan PBB ke perbatasan Kamboja.

Sedangkan JIM II dilakukan untuk menindaklanjuti hasil dari JIM I.

Baca juga: Jakarta Informal Meeting: Latar Belakang, Tujuan, dan Penyelenggaraan

Perjanjian Paris

Upaya Indonesia dalam menyikapi konflik yang terjadi di Kamboja melalui JIM kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Paris atau Paris Peace Agreeement, yang disetujui oleh 19 negara, termasuk Kamboja dan Vietnam.

Kesepakatan ini menjadi tanda berakhirnya perang antara Vietnam dan Kamboja.

PBB juga turut mengirim pasukannya ke Kamboja untuk menjaga perbatasan serta membantu mengatasi kerusakan masif yang diakibatkan oleh perang.

Seluruh tawanan perang dibebaskan, serta seluruh pasukan militer Vietnam ditarik dari Kamboja.

Setelah perjanjian Paris ditandatangani, Kamboja mulai membangun kembali pemerintahannya yang dibantu oleh negara-negara lain di bawah PBB.