Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Perlu Banyak CBD buat Kantor Perusahaan Multinasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Ahli Perencana Wilayah dan Kota (IAP) Jakarta Adhamaski Pangeran menilai, Jakarta membutuhkan lebih banyak Central Business District (CBD) untuk kantor pusat (headquarters) bagi perusahaan-perusahaan multinasional yang berinvestasi di Indonesia.

Hal ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) yang disahkan 28 Maret lalu agar Jakarta dipersiapkan sebagai kota global yang kompetitif dan berdaya saing ke depannya.

Akan tetapi, upaya tersebut bukan tanpa tantangan. Dengan demikian, diperlukan pendekatan solutif agar Jakarta justru tidak tertinggal.

Menurut Adhamaski, persoalan sebenarnya adalah bagaimana IAP meningkatkan daya saing Jakarta.

“Selama ini, justru kita salah kaprah karena menganggap untuk menjadi kota global fokusnya harus menuntaskan persoalan kawasan kumuh, masalah akses penyediaan air bersih yang belum merata, atau pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur lainnya,” tegas Adhamaski dalam keterangan resmi, Kamis (4/4/2024).

Baca juga: Pusat Data Center Tumbuh Pesat di Jakarta dan Batam

Daya saing Jakarta terus mengalami penurunan. Merujuk Global Financial Centres Index, rangking Jakarta turun dari 69 di tahun 2019 menjadi 102 di tahun 2023.

Sementara Kearney Global City Index menyebutkan, peringkat Jakarta anjlok dari 59 pada tahun 2019 menjadi peringkat 74 tahun 2023.

Sedangkan MORI Global Power City Index 2023 menempatkan posisi daya saing Jakarta berada di bawah Kuala Lumpur, Bangkok dan Singapura.

Sebagai kota global, IAP Jakarta melihat persaingan ketat Jakarta bukan hanya dengan kota-kota besar di dunia terutama di regional ASEAN, tetapi juga bersaing dengan daerah di sekitar Jakarta.

Contohnya, Pantai Indah Kapuk (PIK), Bumi Serpong Damai (BSD) City atau Alam Sutera yang saat ini diminati sebagai lokasi kantor pusat korporasi dunia, termasuk perusahaan jasa keuangan dan asuransi.

“Isu meningkatkan daya saing ini ke depan menjadi tantangan berat sebagai kota keuangan, perdagangan dan investasi global. Apalagi, perusahaan jasa tingkat tinggi mulai berpindah keluar Jakarta. Ini PR besar terlebih Jakarta tidak mempunyai sumber daya alam seperti tambang nikel, batubara atau migas,” tuntas Adhamaski.