Pra-desain "Giant Sea Wall" Pantura Jawa Butuh Rp 58 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Giant sea wall atau tanggul laut raksasa digadang-gadang menjadi infrastruktur yang bisa menyelamatkan Kota Jakarta dan kota pesisir lainnya di Pantai Utara Jawa dari kenaikan muka air laut dan ancaman tenggelam.

Namun demikian, proyek jumbo yang sudah mulai mencuat sejak sekitar 10 tahun lalu ini belum juga terlaksana. Salah satunya karena membutuhkan anggaran tidak sedikit.

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bob Arthur Lombogia memperkirakan, pra-desain proyek giant sea wall membutuhkan anggaran sebesar Rp 58 triliun.

"Kalau perhitungan dari pre-design kurang lebih Rp 58 triliun, itu baru pre-design, jadi belum detail," ujar Bob saat ditemui usai Seminar Nasional yang digelar di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Saat ini, Kementerian PUPR membangun monitoring wall untuk memantau penurunan muka tanah di Jakarta.

"Kita lihat dari hasil monitoring, tergantung hasil monitoring (kapan giant sea wall dibangun)," imbuh Bob.

Baca juga: Mimpi Prabowo Wujudkan Giant Sea Wall untuk Selamatkan Pantura Jawa

Pada kesempatan yang sama, Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 2 Prabowo Subianto mengutarakan urgensi realisasi proyek giant sea wall.

Menurutnya, pembangunan giant sea wall perlu diwujudkan, terutama untuk menyelamatkan sekitar 50 juta masyarakat yang tinggal di Pantai Utara Jawa.

Pembangunan giant sea wall memerlukan waktu panjang yang diperkirakan bisa mencapai 40 tahun.

"Berhasilnya giant sea wall ini mungkin terwujud 25 tahun, 30, bahkan 40 tahun yang akan datang. Tapi di situlah tanggung jawab kita untuk generasi di bawah kita," ucap Prabowo.

Adapun perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun giant sea wall tahap pertama mencapai Rp 164 triliun.

"Kita harus berani untuk mengalokasikan sumber daya. Tadi kalau kita lihat, untuk fase pertama saja Rp 164 triliun, mungkin semuanya nanti yang saya pernah dengar itu akan memakan 50 miliar-60 miliar dolar AS (Rp 777 triliun-934 triliun), mungkin lebih," tuntas Prabowo.