Jokowi Kejar Target Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah

CILACAP, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ada sebanyak 126 juta bidang tanah di Indonesia yang harus disertifikasi.

Pada awal masa kepemimpinannya sebagai Presiden tahun 2015, baru 46 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat dan 80 juta lainnya masih belum bersertifikat.

"Saya cek di Badan Pertanahan Nasional (BPN), 500.000 sertifikat per tahun, padahal yang belum 80 juta. Artinya bapak ibu harus nunggu 160 tahun untuk pegang sertifikat," ujar Jokowi dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024).

Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan percepatan sertifikasi tanah. Sehingga saat ini sudah 10 juta bidang tanah yang disertifikasi per tahun.

"Sampai akhir tahun sudah 101 juta sertifikat yang sudah diberikan dari Sabang sampai Merauke," tegas Jokowi.

Ditargetkan pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia surat bersertifikat. Jokowi juga menugaskan Presiden baru untuk menyelesaikan sertifikasi tanah bila masih tersisa.

"Yang menyelesaikan biar Presiden baru, kurang sedikit," lanjut Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, juga diserahkan sebanyak 2.000 sertifikat tanah hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah timbul. Penyerahan sertifikat kepada masyarakat Cilacap dan Banyumas tersebut dilaksanakan di Gor Premium Pertamina Cilacap.

Baca juga: Pesan Jokowi: Sertifikat Tanah Boleh Disekolahkan

Mendampingi Jokowi, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menjelaskan, 1.122 sertifikat merupakan hasil PTSL dan 878 sertifikat lainnya merupakan hasil redistribusi tanah.

"Sertifikat redistribusi yang bersumber dari tanah timbul ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia," ucap Hadi.

Jelas Hadi, tanah timbul adalah tanah hasil sedimentasi dari sungai yang membentuk pulau, hingga ditumbuhi pepohonan dan dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat.