Pemerintah Bakal Bikin Food Estate di Merauke Jadi KEK

KOMPAS.com - Pemerintah berencana menjadikan food estate (lumbung pangan) di Merauke sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Diketahui, lumbung pangan di Merauke itu merupakan proyek yang telah digagas era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2010 silam.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengembangan KEK lumbung pangan tersebut akan dikonsentrasikan untuk padi dan tebu.

"Food estate mau dibuat KEK nanti, di Merauke. Kita belum bicara produksi, kita konsentrasi padi dan tebu. Kalau (potensi) food estate, kan, bisa 2 juta hektar, tapi awal 200.000 hektar dulu," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (10/10/2023), dikutip dari Harian Kompas.

Berkaitan dengan anggaran, Airlangga menyebut bahwa KEK tersebut akan diarahkan ke public private partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam pengembangannya, pihak yang terlibat ialah Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) dan investor swasta.

Baca juga: Tak Ada Infrastruktur Baru Food Estate, Basuki Dorong Pengembangan yang Sudah Terbangun

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pengembangan lumbung pangan di Merauke agar Indonesia memiliki lahan untuk gula dan beras.

"Dan, kita juga harus meningkatkan stok nasional untuk tebu dan (mengurangi) impor juga karena memang kondisi di pasar memang harga gula itu naik signifikan," katanya.

Saat dikonfirmasi mengenai rencana skema pembiayaan melalui PPP, menurut dia saat ini selisih harga apabila impor dengan harga jual tipis sekali dan mungkin swasta tidak tertarik.

"Nah, kalau seperti itu mungkin bisa jadi dalam bentuk kedinasan. Bisa jadi, ini lagi diskusi, nunggu skemanya," imbuhnya.

Sementara untuk BUMN yang akan dilibatkan masih belum diputuskan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan yang dipilih PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN, dan Perum Bulog.

"Belum, belum. Tapi kemungkinan PTPN (gula). Kalau beras, kan, selalu Bulog. Kalau yang gula mungkin di PTPN," tandasnya.

Menurut Kartika, dalam pengembangan KEK lumbung pangan, nanti akan menggunakan pendanaan dari APBN untuk infrastruktur dasar, dan sisanya dari investasi.

"Funding lagi dihitung dulu. Kalau APBN itu nanti dalam bentuk investasi infrastruktur (yang dikerjakan kementerian) PUPR seperti jalan dan irigasi. Nah, kalau untuk investasi di lahannya sendiri, kan, untuk penanamannya segala, ya, harusnya dari pihak investasi swastanya," pungkasnya.

(Penulis: Cyprianus Anto Saptowalyono | Editor: Antony Lee)