Tahun Depan, Anggaran Perumahan Sebesar Rp 9,25 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu anggaran tahun anggaran (TA) 2024 senilai Rp 9,25 triliun.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam Rapat Dengar Pendapat Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Kamis (7/9/2023).

"Kami sampaikan bahwa alokasi pagu anggaran Ditjen Perumahan adalah Rp 9,251 triliun," jelasnya.

Selain itu, ini juga sesuai Surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Nomor KU0101-Mn/1721 tanggal 15 Agustus 2023 hal Penyesuaian Pagu Anggaran Kementerian PUPR TA 2024.

Iwan menerangkan, ada sejumlah target prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada tahun depan.

Baca juga: Rilis Tahun 2024, Skema Pembiayaan Perumahan Hijau Masih Digodok

Selain itu, pemerintah juga terus berupaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mengurangi backlog perumahan di Indonesia.

Berdasarkan data Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, ada sejumlah program yang akan dilaksanakan antara lain pembangunan rumah susun (rusun) sebesar Rp 7,05 triliun.

Rinciannya, digunakan untuk lanjutan pembangunan Rusun ASN dan Hankam di IKN sebanyak 2.585 unit atau 47 tower dan lanjutan pembangunan multi-years contract (MYC) 2023-2024 sebanyak 2.316 unit atau 56 tower.

Selain itu, juga ada program pembangunan rumah khusus (Rusus) sebesar Rp 0,276 triliun untuk lanjutan pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN sebanyak 36 unit.

Selain itu, lanjutan pembangunan Rusus terdampak bencana dan/atau konflik sosial di Lebak, Banten dan Pulau Haruku sebanyak 553 unit.

Untuk pembangunan rumah swadaya akan menggunakan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Padat Karya Tunai (PKT) semula 45.872 unit diusulkan menjadi 55.046 unit.

Selanjutnya, untuk program pembangunan Rumah Umum dan Komersial (RUK) senilai Rp 0,298 triliun akan digunakan untuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang semula 26.736 unit menjadi Rp 0,198 triliun untuk 17.776 unit.

Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk dukungan teknis lainnya semula sebesar Rp 0,272 T yang akan dilakukan efektifitas menjadi Rp 0,172 triliun untuk pelaksanaan kegiatan Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan dan Program Penyelenggaraan Perumahan.

Sedangkan untuk dukungan manajemen sebesar Rp 0,355 triliun akan diperuntukkan untuk pembayaran gaji, tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor.