Bangun Jalan Perbatasan Kalbar, Basuki Minta Kontraktor Perhatikan Lerengnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta agar pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar) memerhatikan aspek lingkungan.

Pasalnya, proyek tersebut masih berada di kawasan hutan dan terdapat lereng yang berpotensi longsor.

"Dicek betul setiap titik ekstrem yang rawan longsor dengan pengamanan tebing, ditata jangan sampai erosi yang akan menyebabkan tanaman sekitar mati dan mencemari sungai di hilir," tutur Basuki dalam kunjungan kerjanya, Minggu (3/9/2023).

Lanjut Basuki, hal ini merupakan bagian dari penerapan prinsip pembangunan lingkungan berkelanjutan.

Proyek Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Barat hingga Batas Kaltim sepanjang 608 kilometer ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2024.

"Pembangunan infrastruktur di pemerintahan Presiden Jokowi masih melanjutkan program periode pertama (2014-2019), yakni membangun dari pinggiran," imbuh Basuki.

Baca juga: Waskita Bakal Divestasi Jalan Tol Pemalang-Batang

Khusus untuk sebagian ruas yang ditinjau, Nanga Era-Batas Kaltim sepanjang 149 kilometer, sekitar 25 kilometer sudah teraspal.

Kemudian 25 kilometer selanjutnya sedang dalam proses pengaspalan hingga Mei 2024. Sisanya akan dikerjakan hingga fungsional pada akhir 2024 atau awal 2025.

"Mudah-mudahan infrastruktur yang dibangun dapat membantu masyarakat di kawasan perbatasan dan pedalaman," harap Basuki.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalbar Handiyana mengatakan, hingga akhir tahun 2022, total Jalan Paralel Perbatasan Kalbar sepanjang 608 kilometer yang sudah teraspal sepanjang 221 kilometer.

"Saat ini seluruh jalan perbatasan di Kalbar sudah tembus atau terbuka, namun ada beberapa ruas yang belum fungsional penuh karena masih perlu adanya pembangunan jembatan dan perbaikan kelandaian jalan," ujar Handiyana.