Hadi Tjahjanto Ingin Sumbar Jadi Ikon Percontohan Tanah Adat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyatakan harapannya agar Provinsi Sumatera Barat menjadi ikon penyelesaian permasalahan permasalahan tanah ulayat.

Hal ini disampaikan Hadi kala bertemu dengan sejumlah pemuka adat atau disebut niniak mamak yang tergabung dalam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Selasa (20/6/2023).

"Kami dari Kementerian ATR/BPN ingin menjadikan Sumatra Barat ini sebagai ikon penyelesaian permasalahan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini supaya apa yang kita lakukan di sini bisa dicontoh dan dilakukan di seluruh wilayah di bangsa ini," tegas Hadi.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Pastikan Pengadaan Tanah Adat Berjalan Adil

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah tanah ulayat yang ada di Sumatra Barat.

Dari hasil identifikasi dan inventarisir tersebut, terdapat 352.000 hektar tanah yang termasuk ke dalam tanah ulayat.

Adapun skema penyelesaian permasalahan tanah ulayat ialah pemberian hak komunal berupa Hak Pakai (HP) ataupun Hak Pengelolaan (HPL) kepada suatu kaum dan kenagarian.

Kemudian jika tanah tersebut akan dimanfaatkan bagi kepentingan lainnya, maka di atas hak tersebut dapat diberikan hak berjangka.

Hadi menyampaikan, dengan skema ini dapat melindungi kepemilikan tanah yang ada di Sumatra Barat.

"Jika tidak kita lakukan, jumlah sekarang yang 352.000 hektar tidak usah bicara lima tahun, dalam dua tahun saja sudah berkurang lagi. Saya tidak ingin pembangunan menghilangkan identitas masyarakat Minangkabau yakni tanah ulayat," ucap dia.

Sebagai langkah awal penyelesaian permasalah tanah ulayat, Kementerian ATR/BPN akan menjadikan dua kabupaten sebagai pilot project (proyek percontohan) dalam pendaftaran tanah ulayat ini.

Dia pun berharap, para niniak mamak yang hadir pada acara ini bisa ikut berperan aktif demi mengamankan tanah ulayat tersebut.